Jakarta – bedanews.com – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, reshuffle kabinet itu paling lama 22 Desember ini, berdasarkan hitungan dan analisa situasi serta dinamika politik di luar dan dalam Istana dan tentu dengan informasi yang berkembang sangat cepat ini.
“Sebaiknya Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap para pembantunya yang tidak serius dan jauh dari mampu mengimbangi kerja Jokowi,” ujarnya, Minggu (28/11).
Beberapa posisi Menteri sebaiknya diisi oleh yang benar-benar profesional. Jangan sampai karena kedekatannya dan didorong oleh tokoh partai politik, sehingga diangkat menjadi Menteri.
“Misalnya seperti Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang tidak ada kebijakan atau kerja yang mendukung visi Jokowi, yang terlihat Jokowi dan Luhut saja yang “melapisi” kerja menteri ini, Menteri ATR/BPN, Syofyan Jalil yang tidak mampu cuma “membersihkan birokrasi hitam” dalan tubuh lembaganya, dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita juga begitu yang terlalu halal pula sampai buat Peraturan Menteri Perindustrian no 17/2020, sekarang mendorong pula insentif fiskal industri halal, walau haram dan halal itu hukum dalam agama tapi jangan dikanalisasi begitu karena Negara ini Bhinneka Tunggal Ika, saya berpendapat menteri – menteri tersebut jangan membuat sesuatu yang menjadi dosa sejarah pada masa akan datang, sehingga diharapkan diganti oleh orang-orang yang memang profesional dan memahami kerja sebagai menteri,” ujar lulusan pascasarjana Politik UI ini.
