Jakarta, BEDAnews.com
Disahkannya kubu Golkar Agung Laksono oleh Menkumham, Yasona laoly membuat salah satu Kader Golkar, Tua Alpolo Harahap melakukan uji materi terhadap pasal 23 ayat tiga dan pasal 24 UU Republik Indonesia no 2 thn 2008 tentang partai politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia thn 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
Melalui Kuasa Hukum Toni Sastra, SH menjelaskan kepada wartawan, alasan pemohon terhadap permohonan uji materi karena para pemohon merasakan dampak yang timbul atas penyalahgunaan wewenang menteri hukum dan Ham dalam hal mengeluarkan surat keputusan atas pengesahan kepengurusan partai golkar kubu Agung Laksono dan tidak melaksanakan principle of legal security.
"Mudah-mudahan MK pada tanggal 28 April mendatang akan menggelar sidang perdananya, sesuai surat yang diterimanya dari Panitera" ujar Toni Sastra, SH di Jakarta, Senin (20/4).
Toni menambahkan, dampak kebijakan tersebut telah menciptakan instabiltas politik dan ketidak pastian hukum. Sebab saat putusan sela PTUN, Hakim PTUN membatalkan SK yang dikeluarkan Menkumham, yang mengesahkan kubu Agung Laksono. "Menkumham terkesan bertindak secara sewenang – wenang. Berarti, Menkumham melakukan kesalahan. Dan hal ini juga terjadi sebelumnya saat kasus PPP. Dimana Menkumham juga melakukan hal yang sama," tukas Toni yang juga Ketua DPD KAI Provinsi Banten. (MR)
