Jakarta – bedanews.com – Baru-baru ini muncul petisi kepada BNPT RI yang mengatasnamakan oknum mantan napiter meminta agar lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme dibubarkan.
Dalam petisi disebutkan bahwa, BNPT lambat merespon program deradikalisasi bagi napiter yang dipindahkan ke lapas daerah. Mereka juga menyoroti soal pengurusan remisi dan pembebasan bersyarat hingga pemberdayaan keluarga napiter dan mantan napiter.
Petisi tersebut direspon oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. FKPT merupakan mitra strategis BNPT RI di setiap daerah. Tugasnya adalah melaksanakan program pencegahan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan berkolaborasi bersama stakeholder daerah seperti pemerintah daerah (Gubenur, Bupati/Walikota dan seluruh perangkatnya), Kementrian Agama Wilayah, Polda, Polres, Polsek, Babinkamtibmas, Kodam, Korem, Kodim, Babinsa, Kabinda, Perguruan Tinggi, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Akademisi dan lain-lain.
