Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap setiap permasalahan, karena ini menyangkut soal kedaulatan Bangsa dan Negara.
Untuk itu, anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto, minta Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal China di kawasan laut Natuna.
“Kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Kita tidak ingin manuver kapal China itu menganggu upaya kita untuk meningkatkan lifting minyak menuju satu juta barel per hari di tahun 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini,” katanya dalam siaran Pers, Senin (30/8/2021).
Dengan demikian Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. “Bila dibiarkan dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut,” ujar Mulyanto dalam siaran pers, Senin (30/8/2021).
