Demak, BEDAnews.com
Draf rancangan peraturan daerah (raperda) turunan UU no 6/2014 tentang desa, memberikan banyak keuntungan bagi aparatur desa. Keuntungan tersebut lebih bersifat kesejahteraan materi selama mareka menjabat. Hal tersebut bisa dilihat satu dari enam raperda tentang kedudukan keuangan kades dan perangkat desa.
Selama menjalankan tugas, mereka mendapatkan tiga penghasilan yaitu berupa penghasilan tetap (siltap), tunjangan lainnya, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Siltap ini diberikan setiap bulan dengan anggaran dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Besaran siltap untuk kades dan perangkat desa maksimal 60% bilamana jumlah ADDkurang dari Rp. 500 juta. Bagi desa dengan ADD antara 500 Juta sampai 700 juta besaran siltap yang diberikan maksimal 50%. Bagi desa dengan ADD lebih dari700 juta sampai 900 juta maka siltap yang diberikan maksimal 40%. Sedangkan desa dengan ADD lebih dari 900 juta siltap akan diberikan maksimal 30 %.
Adapun bobot persentase siltap terdiri atas kades, 100% sekdes 70% dan perangkat desa 50%. Kumulasi dari bobot persentase siltap dikalikan dengan bobot persentase ADD dibagi 12 bulan menjadi rumusan pemberian besaran siltap tiap bulan untuk aparatur desa. Selain siltap mereka masih mendapatkan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBDes.
Serap Aspirasi
Tunjangan lainnya itu berupa pemanfaatan tanah bengkok dan tunjangan tambahan penghasilan. Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan bengkok bagi kades sebesar 50% dari tanah bengkok bekas jabatan yang bersangkutan. Adapun bagi perangkat desa pemanfaatan bengkok juga 50% dari tanah bengkok bekas jabatan yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya seluas satu bahu. Selain pemberian penghasilan, aparatur desa berhak mendapatkan jaminan kesehatan.
Anggaran untuk premi asuransi kesehatan bisa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Bagi aparatur desa yang melakukan perjalanan dinas keluar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
Kabag Pemerintahan Umum Setda Demak, Edy Suntoro mengatakan, saat ini tengah disiapkan enam turunan UU desa. Keenam raperda ini mengatur tentang BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, sumber pendapatan desa, struktur organisasi pemerintahan desa serta kedudukan kades dan perangkat desa.
“Sebelum diserahkan kebadan legeslasi DPRD beberapa waktu lalu telah dilakukan lokakarya sebagai public hearing untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan,“ ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa, kedudukan keuangan mengenai tanah bengkok dan tanah bondhodesa dipisahkan agar disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Sebab, aturan dipusat bahwa tanah bengkok dan tanah bondho desa itu dilebur dalam APBDes. Sorotan lainnya adalah mengenai pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lain yang diberikan bagi aparatur desa.
Pemberian siltap tiap bulannya itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah diatur dalam PP no. 43/2014. Sedangkan besaran tunjangan lainnya bisa mencapai 50% dari tanah bengkok.
“Saya menghimbau bagi para aparatur desa untuk lebih berhati-hati terkait muatan lokal tanah bengkok untuk perangkat desa dan sebagainya, ini sangat riskan dipersoalkan oleh pihak lain diluar kepala desa dan perangkat desa,” pungkasnya. (Wahid Su’udi)
