CIMAHI-BEDAnews.com Agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur, jangan hanya dijadikan sebagai agenda ceremonial semata, tetapi harus memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah.
Demiikian dfikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drj. Ahmad Ru’yat, usai memimpin Rapat Kerja Komisi V dengan agenda Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 yang digelar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021).
Dikatakan. Tujuan dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur adalah, untuk memuat serta memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah.
