Jakarta, BEDANEWS.com
Ketika Pemerintahan SBY terjadi beda pandangan soal GARAM, anatar Menteri Perdagangan Ma’ri Pangestu tidak setuju dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad yang melarang impor garam, karena Fadel yakin bangsa ini mampu menghasilkan garam tanpa impor. Indonesia Budget Control menggelar Dialog Publik berjudul: Proyeksi Swasembada Garam 2015 yang berlangsung di RM Munik Matraman, Jakarta Timur, Rabu (5/3/2015) siang, dengan narasumber, Ir. Fadel Muhammad selaku Ketua Komisi XI DPR RI dan Ketua Yayasan Garam, mantan Menteri KKP, Sudirman Saad (Dirjen KP3K KKP) dan Usman Perdana Kusuma (Dirut PT Garam).
Persoalan garam mirip sekali dengan nasib petani secara keseluruhan. Kenapa? Karena keberadaannya seolah ibarat drama sinetron yang ceritanya terus bersambung sesuai episode dari cabinet Pemerintahan yang satu ke cabinet berikutnya, dari era SBY ke era Jokowi. Seolah mengurai benang kusut yang sulit mencari dimana sambungannya. Mirisnya lagi, hampir sebagian kita tak mau peduli nasib per-garam-an kita.
Bahkan ada yang berpendapat garam masih menyisakan ironi yang besar bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia namun belum mampu melakukan swasembada garam dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional.
"Menjadi ironi ketika persoalan garam seakan menjadi masalah rutin yang terjadi tiap pergantian pemerintahan atau pergantian menteri, sepertinya garam kita selalu dipolitisir untuk kepentingan khusus," ujar Direktur Indonesia Budget Control Suhaimi dengan menghimbau siapapun pemimpin politik di Indonesia harus melakukan program swasembada garam.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. Fadel Muhammad mengatakan, sebenarnya Indonesia mampu merealisasikan swasembada garam, tinggal sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengusahakan keinginan untuk hal itu. "Indonesia sejatinya mampu ber-swasembada garam. Tinggal kita harus menaikkan produksi ke angka 4 juta ton. Asal Pemerintah sekarang dapat bekerja secara maksimal dan mengandalkan dari lahan yang ada di 44 kabupaten di seluruh Indonesia," tegas Fadel saat menjadi pembicara.
Begitu ironisnya bangsa yang memiliki laut yang sangat luas ini ternyata garam masih impor, padahal kata Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, lebih baik pemerintah menaikkan produksi ketimbang impor garam.
Untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, tambah Fadel, pemerintah harus memiliki proyeksi peningkatan produksi (Swasembada) dengan rata-rata 120 ton per hektar lahan. Ia juga menyarankan supaya pemerintah memberikan perhatian untuk memodernisasi alat (Teknologi) untuk mempercepat produksi garam.
Menurut Suhaimi, swasembada garam yang menjadi program Pemerintah saat ini perlu didukung oleh semua pihak dan dari daerah manapun. Tidak hanya di Madura tapi di daerah lain seperti Indramayu, Cirebon dan daerah potensial penghasil garam lainnya.
Seperti data yang mencatat bahwa pada tahun 2011 saat Menteri KKP dijabat oleh Fadel Muhammad pihaknya telah mencanangkan swasembada garam. Dia meyakini kemampuan produksi garam dalam negeri tidak ada masalah. Sebab, lahan yang ada sangat mencukupi, yakni 21,8 juta hektare. Dari lahan itu, jika dioptimalkan, Indonesia bisa memproduksi lebih dari 1,5 juta ton garam.
“Tujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan sawasembada garam sebenarnya tuk kesejahteraan rakyat kita sendiri,” pungkas Fadel. (MR)
