Bandung, BEDAnews
Untuk melindungi dan memperkuat apa yang menjadi potensi Jawa Barat serta menjadikannya sebagai potensi yang memberikan nilai ekonomis dan dapat menghasilkan pendapatan, DPRD Jawa Barat melalui pansus III, saat ini tengah membahas raperda penguatan, demikian diungkapkan Ineu Purwadewi Sundari, Rabu (30/5) ketika ditemui Bedanews di ruang Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat.
Menurut Ineu Purwadewi, Pansus III DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas raperda yang menetapkan peraturan terkait dengan Pertama Pengalihan Pajak Air Bawah Tanah yang semula diambil oleh Pemprov Jabar, akan dilimpahkan kembali ke Kabupaten/Kota sesuai dengan UUnya.
Tetapi lanjut Ineu, pihaknya ingin memberikan perhatian lebih terakit dengan semakin bertambahnya penduduk dan ketersediaan air sendiri yang memerlukan perhatian khusus, sehingga kita bisa menjaga ketersediaanya.
Ke-dua, adalah pembahasan mengenai perda pulau-pulau kecil dan pesisir Jawa Barat. Semula perda ini terkait dengan zonasi kewilayahan terkait dengan peruntukkannya, tetapi saat ini UU mengenai zonasi ini belum selesai sehingga diharapkan tahun depan perda tentang zonasi ini dapat terealisasi.
Perda tersebut lebih kepada bagaimana pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Barat perlu pengelolaan yang baik, sehingga nanti ada 4 kebijakan yang mengikutinya meliputi Rencana strategisnya, Zonasi, Pengelolaan dan Bagaimana Rencana Aksinya yang lebih terarah sesuai dengan keberadaan pulau-pulau kecil dan pesisir di Jawa Barat. “Kita khawatir apabila ini tidak terkelola dengan baik akan terjadi kerusakan dan merugikan,” katanya.
Kemudian pembahasan yang ketiga adalah Perda mengenai metrolitan Jabar Utara yang meliputi Kawasan Bodebekkarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta) dan Cirebonan.
Jabar utara ini lebih kepada penataan yang matang agar pengembangannya ke depan bisa memberikan nilai positif kepada pemprov Jabar. Nantinya di Jabar Utara ini akan ada pelabuhan Cilamaya, bandara kertajati dan Tol yang diperpanjang sampai Cirebon.
“Kami berharap dengan adanya Perda Jabar Utara ini, penataan yang dilakukan ditengah kepadatan penduduk, juga kawasan Perindustrian, Pertanian, bisa lebih baik dan menciptakan nilai-nilai ekonomi, pembangunan social dan budaya bisa berkembang baik khususnya untuk Jawa Barat,” ujar Ineu.
Ineu yang juga Sekretaris Fraksi FPDI-P ini, juga menambahkan bahwa Bappeda sendiri ingin menciptakan dua Metropolitan di Jabar Utara, yakni Bodebekarpur dan metropolitan Cirebonan yang merupakan satu wilayah tersendiri. (hermanto)
