Bandung, BEDAnews.com – Secara kuantitas, volume APBD Jawa Barat meningkat setiap tahun, seiring waktu konsentrasi pembangunannya pun terus diperbaiki. Sayangnya beberapa tahun belakangan ini APBD Jabar selalu mencantumkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa).
Policy atau kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan adanya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) sesungguhnya lebih banyak merugikan masyarakat.
Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanaddy menjawab pertanyaan BEDAnews.com di gedung DPRD Jabar Selasa (21/04/2020), terkait kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akhir-akhir selalu menerapkan kebijakan adanya silpa dalam APBD.
