Bandung, BEDAnews
GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan akan turun langsung menangani pembangunan Jalan dan Jembatan Cisalatri, Gedebage, Kota Bandung yang hingga saat ini belum diselesaikan pihak PT Adhi Karya. Katanya, proyek harus dihentikan, kemudian dilakukan tender ulang.
“Saya akan tangani langsung proyek bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut. Infrastruktur di Gelora Bandung Lautan Api (BLA) itu harus segera selesai, karena akan digunakan untuk PON 2016,” tegas Heryawan, seusai memberikan kuliah umum bersama Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi di Unpad Jatinangor, Sumedang, belum lama ini.
Ia mengaku sudah mendapat laporan dari Komisi IV DPRD Jabar tentang kondisi riil termasuk keterlambatan proyek yang digarap kontraktor BUMN itu. “Kamu salah! Bukan Rp75 miliar, tapi Rp750 miliar Pemprov mengeluarkan anggaran untuk proyek itu,” bantah ke Gubernur kepada Pasundan Ekspres saat ditanya pagu anggaran proyek.
Ketua Asosiasi Kontraktor dan Kontruksi Indonesia (AKSINDO), Dany Rustiana mengharapkan Gubernur Jabar turun tangan dalam mengatasi proyek yang tidak beres ini. Selain anggarannya dari Bantuan Provinsi Jabar, juga sangat penting untuk kesuksesan PON 2016. “Soal bantahan gubernur mengenai Pagu anggaran Rp750, mungkin itu anggaran keseluruhan dengan stadion BLA,” jelas Dany.
Menurut Dany, pagu anggaran (bantuan Provinsi Jabar 2014) untuk pembangunan Jalan dan Jembatan Cisalatri sebesar Rp75 miliar, Nilai Hps Rp68 miliar. Setelah melalui proses lelang nilai kontraknya menjadi Rp53 miliar. “Si kontraktor hanya menggunakan dana 70 persenan dari nilai kontrak itu, karena meminta menurunkan volume pekerjaan sebesar 30 persen, dengan alasan cuaca,” ungkap Dany.
Dany mencium aroma perkeliruan dalam hal menurunkan volume pekerjaan, terkesan ingin menyelamatkan Adhi Karya dari sanksi blacklist. “Apa dasarnya PPK (pejabat pembuat komitmen) megurangi volume pekerjaan untuk Adhi Karya? Kecuali keadaan kahar misalnya terjadi bencana alam, gangguan sosial, seperti ada demo warga dan keadaannya kacau. Kalau cuaca, itu mah hal biasa tidak termasuk keadaan kahar,” kata Dany.
Tapi anehnya, lanjut Dany, diperoleh kabar 65 persen dari nilai kontrak itu sudah dibayarkan ke pihak Adhi Karya pada Desember 2014. “Ini sama saja sudah dilunasi . Enak bener kontraktor, sudah terlambat, uangnya pun sudah dibayar lunas! Apa yang diharapkan dari proyek ini, kualitas? Wah jauh dari harapan, volumenya juga sudah kurangi! Wajar kalau Adhi Karya mendapat sanksi blacklist juga. Tapi apakah Wali Kota Bandung berani mem-blacklist Adhi Karya?” Tanya Dany, ragu.[nank]
