Untung: Pemprov Jabar Teledor Samakan urusan Wajib Kimrum dengan Kesehatan
Bandung BEDAnews.com
Pemerintahan Provinsi jawa barat dinilai telah melekukan keteledoran menyamakan urusan wajib Dinas Pemukiman dan Perumahan menjadi urusan Wajib Dinas Kesehatan, hal ini terkait dengan revisi APBD Jabar TA 2015 hasil evaluasi kemendagri, sesuai dengan amanat UU yang mewajibkan pemehuhan urusan wajib kesehatan sekurang-kurang teralokasikan 10 % di APBD Jawa barat, ini baru teralokasikan 2.69 %, artinya msh ada selitar 7,1 persen harus terpenuhi.
Demikian dikatakan pimpinan Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung, S.Pd, didampingi, dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes di komisi V DPRD Jabar Senin. (19/1).
Dikatakan Untung. Tidak tepat kalau urusan sanitasi dan air bersih yang dikelola Diskimrum dianggap menjadi urusan wajib kesehatan karena urusan wajib di diskimrum berbeda sasarannya.
Sanitasi dalam urusan wajib Dinas pemukiman dan perumahan ada dalam program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, mengenai bagimana membuat sanitasi jamban itu lebih bagus, dsb. Tetapi Urusan wajib Dinkes adalah bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat memiliki kebiasaan yang baik terkait dengan masalah sanitasi dan air bersih, berbicara masalah bagaimana masyarakat memiliki kebudyaan yang bagus terkait dengan pola hidup, ini arahnya berbeda.
pada saat pembahasan di Bangar tidak dibahas substansi usulan karena itu urusan komisi, yang dibahas oleh bangar adalah urusan pendanaanya, dan pada saat yang bersamaan ada persoalan karena judul kegiatan untuk terpenuhi anggaran kesehatan tersebut. diantaranya adalah kegiatan sanitasi dan air bersih yang dialokasikan di Dinas Pemukiman dan Perumahan, sehingga dari data yang kita peroleh, alokasinya telah mencapai 10.2% . hingga terpenuhi kewajibannya.
Untung menilai pemprov tidak cermat anggaran Rp.611 milyar lebih yang diambil dari urusan wajib diskimrum itu bukan urusan kesehatan, memang ada sasaran yang sama sanitasi, tetapi yang dimaksud dalam urusan wajib kesehatan bukan ini, tetapi bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat memiliki kebiasaan yang baik terkait dengan masalah sanitasi dan air bersih.
menurut 10 common goals yang harus difokuskan dalam hal kesehatan adalah peningkatan kwalitas puskesmas, peningkatan fasilitas puskesmas, ini yang harus diutamakan,
Bahwa ada masalah sanitasi itu urusan kecil saja dan bukan bicara masalah fisik, tetapi berbicara masaklah bagaimana masyaraklat memiliki kebudayaan bagus terkait dengan pola hidup.
Anggaran sanitasi sebesar Rp. 611 M lebih untuk 18 kabupaten dengan alokasi 1106 sanitasi atau sekitar Rp. 544 juta sarana sanitasi itu, juga dinilai ini luar biasa ditambah pendampingan 50 juta , fantastis padahal jamban itu jamban keluarga, kalau rumahnya saja cuma 100 jt,tapi kalau rumahnya 1 milyar jambannya setengah Milyaran itu dipastikan rumahnya mewah, milik orang yang well educated people, orang yang mengerti,
Dan Anggaran pendampingan 50 juta untuk pengawasan juga dinilainya kurang tepat, “Ngawasinya saja kan ngawasin kegiatan, bukan ngawasin bagimana mendorong masyarakat lebih berprilaku sehat, tetapi kalau ini bagaimana membuat sanitasi jamban itu lebih bagus, dsb.†ungkapnya@hermanto
Untung: Pemprov Jabar Teledor Samakan urusan Wajib Kimrum dengan Kesehatan
Related Posts
Please login to join discussion
JDIH DPRD Kota Cimahi
LPKL
BEDA Itu pilihan
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
