Riau, BEDAnews.com
Tim Kejaksaan Negeri Bangkinang berhasil menangkap buronan korupsi pengadaan baju koko pada Pemerintahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2012. Tersangka Firdaus alias Idas Bin Agus Salim yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan April 2013 tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga pada November 2014 tersangka dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Keberadaan tersangka akhirnya dapat diendus oleh tim dari Kejaksaan Negeri Bangkinang, sehingga dilakukan penangkapan saat tersangka melakukan perjalan dengan menggunakan mobil Honda CRV di daerah Desa Sei Silam (perbatasan XII Koto Kampar dengan Bangkinang Barat) Kab. Kampar pada pukul 18.00 WIB. Tersankga kemudian diamankan di Kejaksaan Negeri Bangkinang dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bangkinang tersangka ditahan di Rutan Pekanbaru.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bangkinang telah melakukan penahanan terhada Asril Jasda selaku kepala bagian administrasi pembangunan kabupaten kampar, Asril Jasda berperan dalam memfasilitasi pengadaan langsung pengadaan baju muslim/baju koko di dua puluh satu (21) SKPD kecamatan di kabupaten kampar Tahun anggaran 2012. Dana pengadaan baju koko tersebut bersumber dari APBD Kampar berjumlah Rp 2,3 M. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara tersangka Asril Jasda mengarahkan pengadaan tersebut kepada tersangka Firadus dimana tersangka Firdaus meminjam sebelas (11) perusahaan sebagai rekanan penyedia baju koko, dalam pelaksanaannya baju yang diterima oleh kecamatan jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak (SPK). Berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP perwakilan provinsi Riau akibat perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 438.000.000,-.
Bahwa untuk memperlancar proses penyidikan tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Penahanan dilakukan karena tersangka diduga akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti dan ayat 4 huruf a Penahanan dilakukan karena ancamannya di atas 5 tahun dan tidak termasuk dalam pengecualian ayat 4 huruf b sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana.
Terhadap perbuatan tersangka, diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (MR/Hms)
