Garut, BEDAnews
DARI 60.000 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Garut, hanya 2.000 unit yang sudah diperbaiki, dengan konsentrasi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pakenjeng dan Banjarwangi. Itu pun mengandalkan dana pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, senilai Rp7 juta per unit.
“Terus terang, kami baru menuntaskan 2.000 unit rutilahu di dua kecamatan. Padahal sesuai data per September 2014 di Kabupaten Garut ada 60.000 rutilahu. Jadi masih banyak sisanya yang belum tersentuh,” ungkap Kepala Bidang Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Satria Budi, Selasa Senin (13/01/2015).
“Tak sungkan kami terus mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar, walaupun sifatnya stimulan. Minimalnya bisa mengurangi angka rutilahu agar tidak terus membengkak. Syaratnya, si penerima bantuan rutilahu belum pernah mendapat bantuan, tidak di atas tanah sengketa, dan penduduk asli. Supaya tepat sasaran, kami terus lakukan verifikasi ke lapangan,” jelasnya.
Satria masih mempelajari perubahan manajemen dengan berubahnya kementerian, yang semula Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menjadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (era Presiden Jokowi). “Ke bawahnya seperti apa? Kami belum tahu. Termasuk bagaimana sistem pengajuannya? Kami akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” kata Satria.[sighar]
