Bandung BEDAnews.com
Hasil evaluasi kemendagri terhadap APBD Jabar TA 2015 yang telah ditetapkan pada 15 Desember 2014 lalu secara krusial telah mengejutkan anggota DPRD dan eksejutif terkait dengan adanya koreksi yang menurut beberapa anggota DPRD Jabar hampir mencapai Rp 8 – 10 Triliunan.
Gatot Tjahyono Ketua Fraksi PDIPerjuangan DPRD Jabar menyatakan: APBD Jabar yang harus dievaluasi ada yang harus dipindahkan, ada yang harus dirasionalisasikan dan sebagainya, itu kalau kita hitung dengan teman-teman hampir Rp. 8 Triliunan itu.
Itu diantaranya meliputi . Ada dana BOS yang harus dipindahkan, yang nantinya harus geser ke yang utama dan prioritas seperti kesehatan salah satunya, yang saat ini alokasinya bari 2,1 persen, hanya beberapa Triliun idealnya sesuai dengan UU itu 10 persen kalaupun tidak sanggup paling 6-7 persenan lah. Sementara yang dirasionalisasikan itu aspirasi dana bansos bahkan dilarang. Katanya.
Sementara DR. Sunatra Sekretaris fraksi Gerindra menyatakan sebaiknya pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakannya jangan sampai yang sudah dirumuskan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran kemudian prioritas kegiatan berlalu begitu saja.
Ditambahkannya dari hasil konsultasi ini, harus ada tindak lanjut pertemuan DPRD dengan TAPD untuk mengalihkan anggaran yang Rp. 8-10 Triliun tersebut, sedangkan dari sisi waktu yang diberikan sudah tidak memungkinkan kecuali ada kesepakatan dengan Dirjen Keuangan. @hermanto
