Bandung BEDAnews.com
aspirasi yang membawa implikasi kepada adanya dana aspirasi yang menjadi salah satu andalan bagi anggota DPRD dalam membangun daerah dan memelihara basis konstituen di daerah pemilihannya, pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinilai merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, dan tidak pernah ada.
Demikian dikatakan secara tegas oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Reydonnyzar Moenek, M. Devt. M usai memberikan pengarahan pengelolaan keuangan daerah khususnya evaluasi APBD dan penerapan acrual basis di DPRD Jawa Barat. Kamis (8/1/2015)
Ditegaskannya. Dana aspirasi tidak dibenarkan, tidak ada dana jaring aspirasi, soal kemudian KUA PPAS antara DPRD dengan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan DPRD itu kan satu suami istri, tidak bisa orang perorang kemudian semua membuat jaring aspirasi.
“Membawa aspirasi yang membawa implikasi kepada dana aspirasi, itu tidak ada !” tegasnya
Saya dari Kemetrian Dalam Negeri selaku pembina keuangan daerah, sesuatu yang tidak pas yang tidak benar masa tidak kita ingatkan, kalau hak saya katakan hak, yang tidak saya katakan tidak. katanya
Kami ingatkan sesuatunyang manis itu belum tentu gula, tapi yang pahit belum tentu sakit tapi itu bisa jadi obat, jadi saya tetap pada aturan yang hak saya katakan hak yang tidak saya katakan tidak.
Lebih jauh dikatakannya. Jadi tidak pernah ada, dana aspirasi itu, tidak ada yang namanya aspirasi, kalau dia menyerap aspirasi ya..! tapi munculkan itu dalam bentuk program dan kegiatan yang dibahas bersama antara dewan dengan kepala daerah, dalam bentuk program dan kegiatan … boleh!ungkapnya@hermanto
