Bandung. BEDAnews.com
Anda mendapat kesulitan atau dipersulit untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan urusan anggaran pemerintah,anggaran pendidikan, dari lembaga, institusi pemerintah, sekolah dan sejenisnya, adukan saja ke KID Jabar, dan KID akan memproses aduan anda dalam peradilan sebagai sengketa yang ditangani oleh KID komisi yang berwenang untuk menangani sengketa terakit dengan keterbukaan informasi publik.
KID (komisi informasi daerah) bukanlah KPID (komisi Penyiaran dan Informasi Daerah) Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nom4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari instansi/ badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang didanai oleh ABPN atau APBD.
Sebagaimana dijelaskan Sekretaris Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Jawa Barat, Deddy Dharmawan, SH kepada BEDAnews.com di Bandung. Rabu (7/1).
Dikatakannya, KID Jabar sejak berdiri tahun 2011hingga akhir tahun 2014 telah menangani permasalahan yang berkaitan dengan sengketa Informasi, dengan mayoritas persoalan adalah sengketa informasi mengenai anggaran yang tidak terbuka, baik itu dengan pemda terkait dengan APBD, anggaran dana BOS sekolah, termasuk juga informasi penerimaan siswa pada sekolah dan hal lain yang terkait dengan informasi publik.
Setiap bulan KID Jabar menerima laporan sengketa informasi mencapai puluhan, sementara personil terbatas sehingga dalam sebulan yang bisa disidangkan hanya 4 sampai 8 perkara. Sebelum naik ke persidangan, terlebih daahulu dilakukan mediasi antar yang berperkara. Kalau tidak ada titik temu barulah dinaikan untuk disidangkan, kata Deddy.
Dikjelaskannya, siding penanganganan perkara tidak terikat dengantempat dapat saja dilakukan dimana saja di seluruh Indonesia, tergantung lokasi silapor berada. Bahkan dirinya pernah menjadi saksi dalam sidang perkara di provinsi NAD, Jateng dan Jatim. Hal inilah yang membedakan dengan sidang pengadilan lainnya, ujarnya.
Bila hasil putusan sidang KID, belum memberikan hasil,sengketa dapat diajukan kembali melalui PTUN untuk Perdata dan PN untuk Pidana. Namun, selama belum ada putusan dari KID, pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menindaklanjuti dan membawa ke rawah hukum lebih lanjut.
Saat ini massa kerja KID Jabar periode 2011-2015 akan berakhir bulan April 2015, karenan KID saat ini tengah membuka kesempatan untuk menjadi Komisioner informasi daerah periode 2015-2019. Sampai saat ini baru 60 orang yang mengambil formulir dan baru 10 orangan yang mengembalikan formulirnya, kini Tim Seleksi (timsel) tengah melakukan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin
Pendaftaran ditutup pada akhir Januari 2015, setelah itu dilakukan tahapan seleksi oleh Timsel yang terdiri dari seleksi Administrasi, tertulis, seleksi dinamika kelompok dan psikotes, penulisan makalah dan wawancara. Setelah semua tahapan selesai, selanjutnya Timsel menyampaikan ke DPRD Jabar melalui Komisi 1 DPRD Jabar untuk dilakukan fit and propertest, tandasnya. @hermanto
