JAKARTA, BEDAnews.com – Untuk menyederhanakan regulasi yang menghambat kerja pemerintah dan menghambat investasi selama ini, pemerintah akan segera mengajukan omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Setidaknya ada tiga omnibus law yang akan diajukan oleh pemerintah, ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, (16/12/2019).
“Sebentar lagi, mungkin minggu ini, kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya omnibus law. Pertama nanti berkaitan dengan perpajakan, mungkin nanti awal Januari kita juga akan ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Ketiga nanti yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita mau konsentrasi ke sana,” kata Presiden.
