Bandung BEDAnews.com
Ratusan warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan waduk jati gede kabupaten Sumedang Jumat (5/12) mendatangi komplek Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung sate Bandung, memprotes pernyataan gubernur Jabar yang akan mulai mengairi waduk jati gede pada bulan Juli 2015 mendatang, sementara hak para warga OTD sendiri untuk mendapatkan ganti rugi dan penempatannya belum terselesaikan.
Perwakilan Warga Jatigede yang hanya ditemui Kepala Dinas PSDA Jabar dan Anggota DPRD Jabar, meminta agar Gubernur /Wakil Gubernur Jabar untuk melobi Pemerintah Pusat/ Presiden Jokowi agar Perpres tentang Jatigede jangan dikeluarkan dulu.
Namun salah seorang anggota DPRD Sumedang Endang yang turut mendamping warga Jatigede mengatakan, penggodokan tentang Perpres sudah cukup kajiannya. jadi sebaiknya kita dorong agar Perpres itu dikeluarkan dulu, untuk dapat dijadikan payung hukum. Kalaupun, nanti dalam perjalanan ada yang tidak sependapat, kan bisa dilakukan revisi.
Menanggapi tuntutan warga Jatigede Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Welliyanto didampingi Wakil Ketua komisi IV Daddy Rohanadi dan anggota Fraksi Gerindra Herry Ukasah, pihaknya mencarikan jalan terbaik. Dengan memfasilitasinya untuk mempertemukan warga OTD dengan pihak terkait bertempat di DPRD jabar yang direncanakan pada hari Rabu (10/12).
Pada pertemuan tersebut, Dewan mengundang dan memfasilitasi pertemuan warga Jatigede dengan Pemprov Jabar, Adapun mereka yang diundang terdiri dari, Warga OTD Jatigede, Gubernur/Wagub dan Sekda Jabar, Satuan Kerja Manunggal Satu Atap (Samsat) Jatigede, Satker Jatigede, Bupati dan, DPRD Sumedang, BPN Sumedang, juga anggota DPRD Jabar asal Dapil Sumedang. Sedangkan tempat pertemuannya nanti di gedung DPRD Jabar, jelas Agus
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi menyatakan sangat menyesalkan , permasalahan warga Jatigede yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede sudah cukup lama. Namun sampai kini belum terselesaikan juga.
Hal ini, terjadi karena dulu warga yang terkena pembangunan Waduk Jatigede diselesaikan berdasarkan Permendagri Tahun 1975 sekitar 4065 warga dibebaskan juga disiapkan lahannya 400 meter persegi kemudian dibangun rumah 100 meter persegi dan diberi fasilitas umum serta sosial serta jatah hidup minimal selama satu tahun.
“Namun sejak 2001, warga yang terkena dampak diberi ganti rugi, Tapi sayangnya, pemberian ganti rugi ini sampai sekarang juga belum tuntas,"ujarnya.
Disisi lain, Warga terkena dampak , lahannya dihitung lalu dibayar, setelah itu terserah masing-masing warga mau pindah kemana, tidak ada relokasi. Namun anehnya, warga yang sudah dibayar final ganti rugi masih mendiami lokasi karena tidak sanggup pindah. Untuk itu, mudah-mudahan setelah nanti duduk bersama bermusyarawah, diharapkan semua persoalan Jatigede dapat terselesaikan dan Waduk Jatigede dapat diairi.kata Daddy.@her
