Bandung BEDAnews.com
Untuk menduduki suatu jabatan structural atau diangkat sebagai PNS, Aparatur Sipil Negara harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan di badan diklat, bukan menduduki dulu jabatan baru kemudian ikut pendidikan.
Demikian dikemukakan H Syahrir, SE. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan kinerja aparatur PNS, dan pemerintahan kepada BEDAnews di Bandung. Senin (1/12)
“Komisi meminta agar PNS yang akan menduduki dan menempati suatu jabatan atau diangkat sebagai Pejabat, bukan diangkat terlebih dulu untuk menempati jabatan, tetapi sebelumnya harus setelah melalui proses di Badan Diklat dengan mengikuti pendidikan yang setara baru menduduki jabatan, itu yang kita inginkan.” Kata Syahrir.
Diklat ini penting bagi semua PNS sesuai dengan posisi yang akan ditempatinya, karena saat ini yang terlihat duduk dulu baru masuk Badan Diklat.
Hal ini diungkapkannya usai rapat kerja dengan mitra kerjanya Badan Pendidikan dan Latihan Pemprov Jabar, terkait dengan ajuan program rencana kerja Badan Diklat di RAPBD 2015.
Anggota dewan dari Partai Gerindra yang terpilih dari Dapil Bekasi ini menyatakan, dari rapat kerja dengan mitranya tersebut, komisi I mendukung program kerja Badan Diklat pemprov jabar untuk mengalokasikan pengembangan fasilitas dan pembangunan gedung 5 lantai untuk kampus II Badan Diklat jabar di eks Kompleks Perumahan Dinas DPRD jabar di Cipageran Cimahi.
Dewan mendukung rencana Badan Diklat ini karena telah memberikan masukan kepada PAD sebesar Rp. 8 Milyar, dari penerimaan siswa didik, dari Kabupaten/Kota maupun luar provinsi termasuk DKI yang hingga saat ini masih antri untuk ikut pendidikan.
“Kedepannya ini akan cukup bagus saat ini per tiga tahun badan diklat sudah memberikan masukan PAD sebesar Rp. 8 M dari pelatihan, cuma karena keterbatasan fasilitas maka badiklat membatasi permohonan padahal yang daftar sudah ngantri karena selain kabupaten kota menitipkan peserta didiknya disini, termasuk DKI ikut ke sisni, jadi kalau fasilitasnya makin ditingkatkan akan makin banyak.
Dewan mendorong sesuai dengan tugas dan fungsi anggaran karena itu yang menunjangnya, meskipun anggaran ini bisa saja tidak langsung sebagian di 2015, sebagian di 2016 dan 2017, sesuai dengan kemampuan, karena Investasi SDM tidak ada ruginya. Kata Syahrir@hermanto
