JAKARTA, BEDAnews.com
Menanggapi rencana mogok nasional pada 10 – 11 Desember 2014, dengan isu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta menuntut kenaikan upah buruh oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengaku memiliki cara untuk meredam amarah buruh yang terus menuntut kenaikan upah minimum, apalagi setelah naiknya harga BBM.
"Treatment yang kami berikan terkait pengalihan subsidi, kami dorong para pemimpin perusahaan beri uang intensif uang makan yang lebih, percepatan pembangunan untuk rumah buruh, BPJS ketenagakerjaan, semua itu untuk memastikan dampak pengalihan subsidi," tutur Hanif, Jumat (28/11/2014) di Jakarta.
Sementara solusi Pemerintah dengan menaikkan harga BBM yaitu mengalihkan subsidi bagi warga miskin senilai Rp 400 ribu bisa menjadi pelipur lara warga miskin, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Meskipun hrga jual subsidi untuk jenis premium dan solar di tengah harga minyak dunia tengah melemah.
Dijelaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di kompleks Istana Negara, Jakarta, hitung-hitungan harga minyak premium dan solar tidak bisa berpatokan pada turunnya harga minyak dunia hanya dalam beberapa pekan terakhir ini.
"Kita tidak melihat harga minyak hari per harinya. Kita harus melihatnya dalam setahun, sebulan, bagaimana perkembangannya. karena harga minyak ini kita lihat bahwa pasti akan rendah terus. Bisa saja kemudian naik, meski naiknya sedikit, tetapi tetap saja itu akan menciptakan subsidi," tegas Menkeu.
Dengan mengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, akan banyak infrastruktur, perlindungan kesejehteraan masyarakat kurang mampu dan Pembangunan pembangkit listrik yang bisa dibangun. "Kalau kita lihat, ya rata-rata setahun ini kalau kita ambil perkiraan premium itu Rp3.500 per liter, subsidinya per liter kalau kita lihat rata-rata setahunnya. Jadi memang itu jumlahnya cukup besar. Jadi kalau kita naikkan Rp2.000 berarti masih menyisakan kalau kita rata-rata setahun Rp1.500. Kalau memang lihat hari ke hari, bulan ke bulan pasti ada fluktuasi," jelasnya.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan tambahan anggaran untuk belanja produktif pemerintah di atas Rp100 triliun. "Kebijakan hari ini (menaikkan harga BBM) akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun," ungkap Menkeu.
Kemana tambahan belanja ini akan dipakai? Menkeu jelaskan tambahan biaya ini akan dialihkan untuk belanja produktifnya, yang sebagian akan ditujukan untuk infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin. "Yang paling penting adalah untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, termasuk pembangunan di sektor maritim,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menambahkan, tambahan anggaran dari pengalihan subsidi BBM akan dipakai dalam agenda prioritas Kabinet Kerja yakni meningkatkan produksi pangan. Seperti untuk memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun irigasi yang baru. "Insya Allah tiga tahun mendatang kita bisa swasembada beras,” ungkapnya.
Selain itu tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk peningkatkan produksi energi. Yakni, dengan mempercepat realisasi pembangunan pembangkit, dan juga untuk sektor kemaritiman dan kelautan, pembangunan dan perbaikan jalan dan jalan baru yang memang memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, untuk membuat masyarakat lebih produktif. (M Ridhwan)
