JAKARTA, BEDAnews.com
Kalangan buruh mengancam kembali akan melakukan mogok nasional pada 10 – 11 Desember 2014, dengan isu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta menuntut kenaikan upah buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir mengatakan, aksi mogok nasional akan digelar ke Istana terkait komitmen Presiden Jokowi tentang 3 layak dan serentak seluruh Indonesia di 20 Provinsi dan 150 Kota/Kabupaten tersebut bisa melumpuhkan lokasi strategis nasional. Sekitar 5 juta buruh akan turut dalam aksi tersebut yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Bahkan tak hanya dari kalangan buruh, aksi buruh juga akan melibatkan pergerakan mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat. “Kebersamaan ini perlu di perluas lagi, bukan hanya 3 konfederasi saja. Baju boleh beda tapi isu perburuhan harus bersatu dan kerjasama bersama kritisi pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Mudhofir, saat menggelar Konferensi Pers di gedung Joeang, Jumat (28/11/2014), yang dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani, SPN Iwan Gusmawan, Ketua SBTPI Ilhamsyah, dll.
Tak mau dipandang sebelah mata, tiga Konfederasi besar buruh se-Indonesia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dan mogok nasional menuntut revisi UMP/UMK di beberapa daerah dan tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kebersamaan ini perlu di perluas lagi, bukan hanya 3 Konfederasi saja. Baju boleh beda tapi isu perburuhan harus bersatu dan kerjasama bersama kritisi pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Mudhofir mengatakan, saat ini pengaruh pengusaha hitam terlihat semakin kuat, termasuk represifnya aparat Kepolisian yang menjadikan simbol bahwa aparat pro terhadap pengusaha hitam. Pihaknya merasa khawatir akan kembali pada rezim orba. "Inilah alasan kita bersatu bersama. Tak hanya buruh melakukan mogok, tapi mahasiswa juga gelar aksi mogok dikampus-kampus. Kita akan road show di basis pergerakan buruh dan elemen luas ini bersifat jangka panjang," imbuhnya.
Ada 2 isu utama dan 5 isu lainnya yang menjadi tuntutan dalam mogok nasional yaitu:
1. Revisi Upah minimum kabupaten/Provinsi dengan angka minimal Rp 3 jutaan di DKI Jakarta, Botabeka serta daerah padat Industri lainnya, serta merevisi permenaker 12/2013 tentang KHL dari 60 menjadi 84 item.
2. Tolak kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000/liter karena efek bola saljunya yang telah menaikkan harga lainnya sehingga menurunkan daya beli dan menaikkan angka inflasi dan angka kemiskinan serta Gini Koefisien.
3. Perbaiki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan khususnya terkait fasilitas klinik/RS dan jumlah Peserta Bantuan Iuran (PBI) agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan tanpa batasan biaya.
4. Implementasi Jaminan pensiun per 1 Juli 2014 tanpa pentahapan untuk pekerja swasta, dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75% dari gaji terakhir.
5. Hapus sistem kerja outsourcing, terutama di BUMN dan angkat para pegawai dan guru honor menjadi PNS
6. Revisi UU TKI hingga Juni 2015 dan sahkan RUU PRT.
7. Hentikan kekerasan aparat kepolisian dalam pengamanan aksi aksi buruh, mahasiswa dan rakyat Indonesia.
Menanggapi tuntutan para buruh tersebut, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan bahwa, kewenangan untuk menaikkan upah minimum buruh adalah kewenangan kepala daerah. "Itu sudah ada mekanisme sendiri sampai soal upah minimum. Itu kewenangannya ada di kepala daerah," kata Hanif di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. (M Ridhwan/Trbn)
