Bandung BEDAnews.com
Larangan pemerintah pusat untuk tidak melakukan rapat di hotel-hotel bagi DPRD Jabar bukan merupakan hal yang luar biasa dan tidak mempengaruhi kinerja karena Sudah sejak lima tahun lalau DPRD jabar tidak melakukan rapat di hotel.
Hal ini dikemukakan Irfan Suryanagara Wakil Ketua DPRD Jabar, kepada wartawan di DPRD usai menerima aspirasi mahasiswa yang tergabungt dalam Kammi Jabar. Selasa (25/11)
Cuma tempatnya ada gak ! kalau yang nampung besar, pemda juga harus mempersiapkan hal-hal seperti ini,, jangan sampai kebijakanj ini tiba-tiba tetapi belumk ada fasilitasnya.
Dikatakan, selain tidak melakukan rapat di hotel, kami ( dewan-red) juga dalam hal perjalan dinas, kita juga cukup jelas, “ kalau dua ya dua , kalau lebih langsung dipotong oleh kesekwanan, itu sudah kami lakukan. Nah sekarang diperkuat oleh pemerintah pusat ini, maka makin bagus”, ujarnya.
Lebih lanjut Irfan mengatakan, pihaknya setuju adanya himbauan efisiensi anggaran dan larangan rapat di hotel, tapi sampai saat ini, pemerintahan provinsi Jawa Barat belum memiliki gedung sendiri yang cukup representatif untuk dapat menampung rapat besar yang dihadiri oleh seluruh OPD/SKPD serta undangan dari instansi terkait. Untuk itu, perlu adanya gedung milik pemerintah yang mampu menampung rapat besar,
Sementara mengenai adanya keluhan dari pengusha hotel, Irfan menyatakan itu realita yang benar, nah tentu semua punya resiko, dengan kebijakan ini mereka harus cari solusi lain,
“yang jelas ini sangat berpengaruh karena saya lihat hotel di Bandung ini, Senin sampai Kamis yang ngisi justru pemerintahan untuk rapat-rapat, nah ini memeng jadi bahan pemikiran untuk PHRI untuk bagaimana mensiasati kebijakan ini”pungkas Irfan@hermanto
