JAKARTA, BEDAnews.com
Menanggapi maraknya komentar miring terhadap Jaksa Agung baru HM Prasetyo, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) justru mengapresiasi pilihan Presiden Joko Widodo untuk posisi Jaksa Agung yang diambil dari parpol (Nasdem) tersebut setelah sebelumnya memposisikan tokoh PDIP Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Fakta politik nasional kini terbelah jadi dua, yaitu gank KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang berkuasa di pemerintahan, dan blok Koalisi Merah Putih (KMP) penguasa parlemen, maka Jokowi memang harus mengubah strategi dan janji saat pilpres yang akan mengurangi porsi orang parpol dalam kabinetnya, tutur koordinator GIB Adhie M Massardi, Jumat (21/11/2014) di Jakarta.
Menurut Adhie, dengan senjata trisula hukum (Jaksa Agung, Menkumham dan Kapolri) dalam genggaman, Jokowi akan leluasa melibas mafia, koruptor dan pelanggar HAM yang berada di blok lawan politiknya.
Memang bisa terjadi perang antar gank seperti di film-film Hollywood. Karena di masing-masing blok politik itu ada mafia, koruptor dan pelanggar HAMnya. Tapi tidak apa-apa. “Biarin saja. Sebab hasilnya toh akan sangat positif buat bangsa ini. Paling tidak, separuh mafia, koruptor dan pelanggar HAM di negeri ini bisa dilibas,” katanya.
Nah, nanti pada pilpres mendatang, yang bisa saja terjadi sebelum 2019, rakyat tinggal memilih capres dari kubu KMP, yang giliran bakal melibas mafia, koruptor dan pelanggar HAM yang di gank KIH. Sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, Indonesia ini bisa benar-benar terbebas dari cengkeraman para mafia, koruptor dan pelanggar HAM,” papar mantan jubir presiden Gus Dur ini.
Ditambahkannya, karena selama ini posisi Jaksa Agung dan Menhukum & HAM, maka wajar Jokowi selaku Presiden menunjuk dari Politisi. Kalau cari yang Profesional tentunya ranah Praktisi Hukum, pungkasnya.
Sementara Jaksa Agung yang baru dilantik, HM Prasetyo, berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Segala kepentingan lain akan dia tanggalkan demi menjalankan tugas negara. "Kami punya komitmen untuk menjalankan amanah ini. Ketika negara memanggil, maka semua kepentingan harus ditinggalkan, kecuali kepentingan negara," ucap Prasetyo usai pelantikannya oleh Presiden di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/11) lalu.
Selain itu, Prasetyo memastikan dirinya sudah keluar dari Partai Nasdem. Pada pukul 11.00 WIB tadi, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sudah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang intinya pemberhentian Prasetyo. "Saya ingin mengabarkan, sesuai komitmen kami, datang jam 11 tadi dan diberhentikan dari Nasdem. Ini satu wujud kami punya komitmen untuk menjalankan amanah ini," ucapnya.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, menambahkan, karena sudah diberhentikan dari Nasdem, maka otomatis Prasetyo juga berhenti dari anggota DPR RI. "Secara formal, karena sudah diberhentikan dari Nasdem, sebagai konsekuensi Nasdem juga menarik Pak Prasetyo dari DPR. Pergantian Pak Prasetyo (di DPR) akan dilakukan oleh Nasdem," tegasnya. (M Ridhwan/Rmol)
