TASIKMALAYA, BEDAnews.com
Amburadulnya struktur kepengurusan Kantor Desa Manggungsari kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya beberapa bulan lalu akibat mundurnya Kepala Desa yang di demo masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan administrasi, memperlambat penerimaan anggaran bantuan dana Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN) jenis pemerataan desa senilai Rp. 100 juta.
Dadang Suryaman Kasi Kesra Kecamatan Rajapolah, yang saat ini ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Desa Manggungsari, saat diwawancara BEDAnews.com Kamis (20/11) di Kantor Desa Manggungsari mengatakan, keterlambatan penerimaan anggaran bantuan dana APBN tersebut karena pengajuan proposalnya beberapa kali ada kesalahan, sehingga pengajuannya tertunda dan tidak serempak dengan desa lainnya di Kecamatan Rajapolah.
Hal itu menurut Dadang, salah satu penyebabnya adalah adanya permasalahan intern kantor yang membuat struktur kepengurusan kantornya seolah-olah kurang jelas, karena Kepala desanya mengundurkan diri.
Dengan adanya keterlambatan dalam penerimaan bantuan dana tersebut, seluruh perangkat desa di Desa Manggungsari berikut tokoh masyarakat sudah bermusyawarah serta sudah mempunyai rencana matang dan jelas untuk mengalokasikan bantuan dana jika cair.
Rencana tersebut diantaranya adalah pekerjaan kirmir jalan Kp Ciinjuk, Kp Cimanggung dan Kp Manggungsari serta pekerjaan dam di Kp Cireundeu Desa Manggungsari, jelasnya. (Deni)
