Jakarta, BEDAnews.com
Untuk memastikan anda haid, seseorang memeriksa darah menstruasi Anda? Jika Tidak, Anda pastinya lebih beruntung untuk mengatakan tidak. Sebab, para buruh perempuan tidaklah seberuntung Anda, untuk mengambil cuti haid, mereka harus diperiksa dulu darah haidnya, Ya, diperiksa!!!
Hal itu diungkapkan Ketua Industri ALL Indonesia Council, Syaiful D Patombang, saat menggelar konferensi Pers terkait dimulainya kampanye nasional perlindungan maternitas dan hak reproduksi buruh perempuan, bertempat di Hotel Sofyan Cikini Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014).
Kegiatan yang diprakarsai Industri ALL Indonesia Council bersama 10 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu FSPMI, FSP KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE dan KIKES yang merupakan afiliasi Industri ALL Global Union itu, mengambil tema “Stop Periksa Haid Kami dan 14 Minggu untuk Cuti Melahirkan”.
Kedua tagline kampanye tersebut, merupakan rekomendasi dan kesimpulan hasil survey Komite Perempuan Industri ALL Indonesia Council terhadap 451 buruh perempuan yang bekerja di sektor kimia, energi, pertambangan, garmen, tekstil, elektronika, logam, kertas, dan semen.
Diungkapkan Syaiful, dari hasil survey ditemukan bahwa pengambilan cuti haid di tempat bekerja harus menempuh cara-cara sebagai berikut; Surat Keterangan Dokter (40 %) Mengisi Formulir (20 %), Melalui pemberitahuan kepada atasan atau klinik di perusahaan (27 %). Bahwa untuk memastikan apakah buruh perempuan sedang “benar-benar“ menstruasi, pengusaha membuat kebijakan agar atasan langsung (perempuan), perawat di klinik perusahaan, melakukan pemeriksaan haid mereka.
Para buruh perempuan merasakan prosedur pengambilan cuti haid sulit dikarenakan prosedur dan “pemeriksaan” yang harus mereka lalui sehingga pada akhirnya mereka tidak mempergunakan hak cuti haid nya, paparnya di hadapan wartawan.
Dipaparkannya juga, dari temuan survey, perlakuan terhadap ibu hamil di tempat kerja, sebanyak 44,3 % reponden menyatakan bahwa para buruh perempuan yang sedang hamil tidak dipindahkan dari posisi bekerja semula, sehingga resiko gugur kandung menjadi sangat besar.
Selanjutnya dalam temuan terungkap bahwa buruh perempuan yang sedang hamil lebih memilih untuk menggunakan cuti melahirkan 3 bulan secara fleksibel (48,3%) dalam arti mereka bebas memilih dan menyesuaikan waktu cuti.
Bahkan dalam wawancara terungkap bahwa, mereka yang menjawab “Fleksibel” menyatakan bahwa biasanya mereka mengambil cuti melahirkan 1 atau 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir dikarenakan para buruh perempuan ingin merawat anaknya dengan waktu yang lebih lama. Hasil survey mengisyaratkan bahwa cuti melahirkan selama 3 bulan dipandang belum cukup bagi buruh perempuan untuk merawat anak yang baru dilahirkan.
Untuk itu, Komite Perempuan Industri ALL Indonesia Council mendorong agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas yaitu lama Cuti Melahirkan minimal 14 minggu, dimana saat ini cuti melahirkan di Indonesia hanya 12 Minggu.
Kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kesehatan, Industri ALL Indonesia Council meminta untuk segera membuat keputusan bersama terkait pelaksanaan perlindungan maternitas dan cuti haid di tempat kerja.
Kemudian Federasi serikat buruh, diminta untuk segera melakukan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama yang memberikan perlindungan maksimal terhadap perlindungan maternitas dan hak reproduksi buruh perempuan. (M Ridhwan)
