Bandung. BEDAnews.com
Badan legislasi DPRD Jawa Barat akan menkaji ulang terhadap seluruh Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tetapi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikanj dilapangan.
Hal ini dikatakan Ketua Badan Legislasi DPRD Jawa Barat Drs.H Yusuf Puadz kepada Wartawan di Bandung. Senin (3/11)
Dikatakannya masa bakti DPRD Jabar periode 2009-2014 telah menghasilkan seratus lebih Perda yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah pusat mengakui sebagai DPRD terproduktif dalam menghasilkan Perda. Namun, dari sekian banyak Perda yang sudah ditetapkan ternyata tidak semua dapat dijalankan, akibat tidak ada turunan dari Perda tersebut yaitu Peraturan gubernur (Pergub) sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis ( Juklak dan Juknis). Sehingga Perda-Perda tersebut sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan di lapangan
Karena itu, dewan periode sekarang, akan melakukan pengkajian. untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dari Perda-perda yang sudah ada. serta apakah Perda tersebut masih layak dipakai atau perlu diadakan revisi disesuaikan dengan peraturan-perundang-undangan diatasnya.
“Salah satu alasan pengkajian terhadap Perda-perda tersebut karena ada beberapa nomenklatur kementerian yang berubah pada Pemerintahan sekarang”, ujarnya.
Untuk pengkajian atas Perda tersebut kita perlu kerjasama dengan para pakar, akademisi dan badan pusat pengkajian nasional, hal ini untuk mengetahui apakah Perda yang ada, tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya yang diamanatkan dalam Undang-undang. Sehingga keberadaan Badan Legislasi DPRD Jabar dapat lebih kuat dalam membahas dan menyusun Raperda, jelasnya.
Sementara itu, untuk Program Legislasi daerah ( Prolegda)tahun 2015, sebanyak 15 Raperda yang penetapannya sebelum RAPBD murni 2015, akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran. Hal ini, sesuai dengan Amanat Undang-undang, penetapan Prolegda harus sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya RAPBD 2015. Ketika nanti 15 raperda ditetapkan dalam prolegda, maka pada saat pembahasan dan penyusunan Raperda tersebut kan harus dibiayai dalam APBD. Kalau tidak tercantum dalam APBD, lantas biaya pembahasan dan penyusunan Raperda dari mana anggarannya, ujar Yusuf.
Pembahasan Prolegda 2015 dijadwalkan pada tanggal 12-18 Nopember, dari 15 Raperda tersebut 2 raperda merupakan inisiatif dari dewan yaitu tindak lanjut dari raperda tahun lalu yang sempat tertunda, yaitu tentang Raperda Jasa Lingkungan dan Raperda tentang Kota Layak Anak.
Lebih lanjut, dikatakan Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini, untuk mengefktifitaskan Perda yang sudah ada, maka dalam pembahasan kedepan baik 8 perda sisa tahun 2014 maupun yang akan ditetapkan dalam Prolegda 2015, dewan dan eksekutif sudah sepakat, bahwa pada saat pembahasan Perda akan disertakan juga Pergub dari Perda terkait.
Pergub harus ada sebagai juklak dan juknisnya, sehingga Perda yang membutuhkan Pergub, harus dibahas bersamaan saat pembahasan Perdanya. Kalu tidak kita tidak akan bahas, jangan terjadi lagi Perdanya sudah ada, tapi tidak dapat diimplementasikan karena turunan Perdanya tidak ada ( Pergubnya), tegasnya.@hermantz.
