JAKARTA, BEDAnews.com – Salah satu kegagalan mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah kurangnya transparansi informasi publik.
Hal tersebut merupakan salah satu resep untuk menciptakan Kejaksaan sebagai Jagoan Penegakan Hukum di Indonesia.
“Oleh karena itu, kunci utama mewujudkan Reformasi Birokrasi, dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah Komitmen Pimpinan,” tutur Setia Untung Armuladi, di Jakarta, Jum’at (5/2/21).
Penyebab lainnya, lanjut mantan Kajati Jawa Barat ini, adalah komitmen yang diragukan, dan sinergitas tim kerja yang lemah.
Untung mengatakan, dari Survei Mandiri Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM), yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), syarat kanal pengaduan yang aktif, menjadi salah satu tolok ukur institusi yang bisa disebut jagoan penegak hukum.
