Cimahi, BEDAnews-
Meskipun diberhentikan sebagai Pengurus DPC PPP Kota Cimahi dan keanggotaan partai, Anggota DPRD terpilih Udin Kamaludin tetap ngantor.Pasalnya hingga kini belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
Menurut Udin dirinya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Cimahi pada 25 Agustus lalu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Adapun soal pemeberhentiannnya dari keanggotaan partau dan pengurus DPC PPP hal itu merupakan internal partai yang masih dalam proses. Sebagai anggota DPRD Udin mengaku masih berhak mendapatkan fasilitas di DPRD termasuk melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
Saat ini kata Udin dirinya sedang mengajukan proses peninjauan SK DPP PPP perihal pemberhentiannaya sebagai Pengurus DPC dan Naggota Partai. Sebab, katanya, proses keluarnya SK DPP tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu AD.ART PPP. “Seharusnya, SK pemberhentian seseoarang dari keanggotaan parpol dilakukan setelah ada hasil keputusan dari Mahkamah Partai, tapi ini sebaliknya, Mahkamah Partaii belum mengeluarkan keputusan soal pemberhentian saya,” ucap Udin, Selasa (16/9)
Dikatakan Udin, proses keluarnya SK tersebut ada kejanggalan-keljanggalan, bahkan diduga ada intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karenanya untuk meminta kejelasan dari sikap yang dilakukan oleh DPP, pihaknya saat ini sedang menempuh peninjauan kembali surat keputusan yang sudah dikeluarkan DPP PPP tersebut..
Seperti diberitakan, Surat Keputusan DPP PPP Nomor 073/SK/C/VIII/2014,tertanggal 26 Agutus 2014, surat yang ditandatangani Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali dan Sekjen HM Rhomagurmuziy memberhentikan Udin Kamaludin sebagai wakil sekretaris pengurus harian DPC PPP Kota Cimahi serta dari keanggotan partai, karena dinilai indisipliner. Selain itu, Udin Kamaludin juga dinyatakan tidak berhak melakukan kegiatan mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan termasuk sebagai anggota DPRD Kota Cimahi terpilih.(bun)
