Cimahi, BEDAnews-
Dipecat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Wakil Sekretaris Harian DPC PPP Kota Cimahi, Udin Kamaludin akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Udin juga sudah mengadukan permasalahan tersebut kepada Mahkamah Partai.
Dalam Siaran Pers yang diterima BEDAnews.com Rabu (10/9). Udin mengaku telah melayangkan surat pengaduan Kepada Mahkamah Partai dan telah diterima langsung oleh panitera Mahkamah Partai. “Didalam surat itu saya menjelaskan bahwa proses dan mekanisme pemberhentian saya dari keanggotaan PPP tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, diantaranya adalah Anggaran Dasar PPP – BAB VII tentang Struktur dan Pembentukan Organisasi Kepemimpinan dan Tentang Struktur dan Pembentukan Organisasi,” katanya.
Seharusnya, terlebih dahulu harus ada peringatan tertulis tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. “saya telah melayangkan Keberatan atas telah dikimkannya surat Usulan Pemberhentian dari DPC PPPP Kota Cimahi dan Usulan Pemberhentian saya dari DPW Provinsi Jawa Barat, tepatnya surat saya buat pertanggal 19 Agustus 2014, dan saya kirimkan langsung ke DPP PPP dan saya pun berkesempatan berdiskusi dan mendapat arahan dari SEKJEN DPP PPP Bapak H. M. Romahurmuziy,” sebutnya.
Dikatakan Udin, Keluarnya SK Pemberhentian dari keanggotaan PPP,u nyata – nyata tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, bahwa sampai diterbitkannya surat ini dia belum menerima Surat Keputusan asli ataupun salinan yang dimaksud secara langsung baik dari DPC PPP Kota Cimahi, DPW Provinsi Jawa Barat atau DPP PPP. “ Ada satu hal lagi yang ingin saya tanggapi bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak ada dan tidak pernah ada nama Kabupaten dengan nama Kabupaten cimahi, dan apabila usaha – usaha normatif saya menemui jalan buntu, maka saya akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.
Udin berharap, KPUD Kota Cimahi, DPRD Kota Cimahi dapat secara bijak menyikapi permasalahan ini, karena ini masalah internal, dan akan diselesaikan terlebih dahulu secara internal kepartaian dengan menempuh jalur dan mekanisme yang ada. Sebagaimana diketahui bersama bahwa menyelesaian perselisihan internal di Mahkamah Partai harus selesai paling lambat 60 hari sejak diterimanya gugatan oleh kepaniteraan Mahkamah Partai, putusannya itu bersifat Final dan mengikat secara internal. Jika penyelesaian perselisihan tidak selesai di Mahkamah Partai, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan melali Pengadilan Negeri yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan.
Udin mengaku, masalah ini benar benar telah memukul batin dan mental, karena kabar pemberhentian ini telah tersebar hampir ke seluruh pelosok Kota Cimahi, dan banyak masyarakat yang menanyakan tentang kebenaran berita ini dan tidak sedikit yang menyatakan rasa kekecewaan terhadap Partai Persatuan Pembangunan karena secara semena – mena wakil rakyat yang telah mereka dukung dan mereka percaya akan diganti tanpa alasan yang rasional.
Seperti diberitakan, Surat Keputusan DPP PPP Nomor 073/SK/C/VIII/2014,tertanggal 26 Agutus 2014, yang ditandatangani Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali dan Sekjen HM Rhomagurmuziy, memberhentikan Udin Kamaludin sebagai wakil sekretaris pengurus harian DPC PPP Kota Cimahi serta dari keanggotan partai, karena dinilai indisipliner dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga merugikan perjuangan partai.Selain itu, Udin Kamaludin juga dinyatakan tidak berhak melakukan kegiatan mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan termasuk sebagai anggota DPRD Kota Cimahi terpilih. (bun)
