SEBANYAK 200 ribu pasangan suami istri (pasutri) dari dua juta perkawinan di Indonesia, setiap tahunnya, dilanda perceraian. Dari angka 10 persen keretakan dalam rumah tangga ini terus meningkat seiring dengan bergulirnya era reformasi yang berdampak hebat terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Fenomena ini diungkapkan oleh Dr Dedah Jubaedah, M.Si usai sidang promosi doktor di Pascasarjana Unpad, baru-baru ini. “Sebanyak 60 persen permohonan cerai dilakukan oleh istri (gugat cerai), dengan motif kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak bertanggung jawab, kawin pada usia muda, faktor ekonomi, dan perselingkuhan,” ungkap Dedah, yang kini menjabat Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (MKS) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung.
Ini menjadi tantangan berat bagi keluarga muslim untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya, sekaligus harus mampu menyelesaikan konflik perkawinan, demi tujuan ideal membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah (tentram, rasa cinta, kasih sayang). Tugas berat juga dipikul oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menyelesaikan konflik perkawinan.
“Kedua lembaga pemerintah ini memiliki tugas mulia dalam mempertahankan keutuhan keluarga sebagai sendi dasar terciptanya masyarakat ideal. Mana mungkin Negara dibangun di atas bangunan keluarga yang rentan perselisihan dan pertengakaran,” tegas Dedah.
Namun, kata Dedah, yang paling bertanggung jawab adalah yang dilanda konflik. Biasanya, suami atau istri punya cara dan pola tententu dalam menyelesaikan konflik. Karena, secara alamiah terjadi proses imitasi, mereka akan meniru tata cara yang dilakukan orang tuanya dalam menangani konflik, seperti yang mereka lihat dan dengar di saat bersama dengan orang tua sejak kecil.
Tetapi konflik hebat terkadang sulit diselesaikan, sehingga perlu melibatkan orang tua atau saudara dekat (keluarga). Ini akan lebih efektif karena hubungan emosionalnya lebih dekat, lebih banyak waktu, dan lebih tulus dalam menangani konflik. “Dan orang tualah yang lebih mengetahui sifat, sikap dan karakter masing-masing anaknya. Jadi penanganannya akan lebih mudah dan efektif,” kata Dedah, yang meraih gelar Doktor Ilmu Sosiologi ini.
Bagi keluarga muslim, BP4 dan PA bisa berperan menyelesaikan konflik perkawinan ini. Terlebih di era reformasi sekarang, lembaga pemerintah ini menghadapi tantangan baru menyelemamatkan keluarga Indonesia di ambang kehancuran. Perubahan zaman dari era Orde Baru ke era Reformasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Maka, BP4, PA dan lembaga lainnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan BKKBN harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan pola penyelesaian konflik perkawinan, terutama bagi keluarga yang berpendidikan rendah.
“Tidak heran jika BP4 memberikan penasihatan praperkawinan seputar hak dan kewajiban suami istri dan cara menata kehidupan keluarga yang baik. Sedangan peran PA, selain menyiapkan hakim mediator untuk penyelesaian konflik, juga secara terencana melakukan sosialisasi melalui seminar seputar wawasan lingkungan keluarga, sosial, sistem nilai dan norma, termasuk cara-cara menyelesaikan konflik,” ujar Dedah.(nank)
