Bandung BEDAnews.
Meskipun pemprov Jabar telah meraih opini WTp dari BPK atas oran keuangannjya tetapi beberapa permasalahan masih menjadi perhatian dari fraksi-fraksi di DPRD atas kinerja opd dalam pelaksanaan kinerjanya berupa serapan anggaran dan permasalahan lain yang jadi perhatian Dewan.
Hal ini terungkap dari pandangan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur atas pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2013, yang disampaikan Fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jabar yang berlangsung singkat di gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin (7/7)
Fraksi Partai Demokrat (F.PD) sebagai fraksi terbesar di DPRD jabar hasil pemilu 2004 adalah yang pertama menyampaikan pandangannya secara tertulis ke Ketua sidang, menyoroti realisasi anggaran dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah yang masih di bawah 80% diantaranya Dinas Pendidikan sebesar 78,35%, Dinas Perhubungan 71,08%, Dinas Olahraga dan Pemuda 78,96% Sekretariat DPRD sebesar 78,40%. Karena itu meminta dilakukan langkah-langkah antisipatif terhadap faktor-faktor penghambat serta pengawasan yang terintegrasi. antar sesama penanggungjawab anggaran.
Fraksi Pimpinan Herry Mos, Fraksi PDIPerjuangan menilai besarnya kontribusi dan partisipasi masyarakat untuk APBD tidak diimbangi dengan pelayanan yang cukup dari pemerintah.
Masalah relokasi lahan pacuan kuda yang sudah berlangsung selama 3 tahun dan dianggap mengganggu terhadap penyelesaian pembangunan Sport Jabar Arcamanik dan anggaran pengamanan lahan Bandara BIJB Kertajati baik yang sudah dibebaskan maupun yang belum..
Sedangkan fraksi partainya Gunerunur Ahmnad Heryawan F PKS meminta OPD memaksimalkan program dan anggarannya juga meminta agar dilakukan penataan dan evaluasi kinerja yang menyeluruh terhadap beberapa BUMD, agar tujuan pendirian BUMD yaitu memberi kontribusi terhadap PAD dapat tercapai.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jabar meminta penjelasan, 21% rekomendasi senilai Rp 29,5 miliar yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan 16% rekomendasi senilai Rp. 7,1 miliar yang belum ditindaklanjuti, hal ini berkaitan dengan tindak lanjut LHP BPK RI
Sementara Fraksi Partai Gerindra menyesalkan hilangnya sebagian hak rakyat jabar karena besarnya Silpa APBD jabar 2013 yang mencapai Rp. 3,586 triliun lebih
Masalah berapa yang menjadi parameter baik kualitatif maupun kuantitatif, penentuan jumlah pendapatan Dana Perimbangan yang sewajarnya diterima Pemprov Jabar, merupakan hal yang yang dipertanyakan F. Hanura-PKB.
Terakhir Aep Sulaeman, S.Sos., MAP. dari F. PAN menyoroti PAD yang sebagian besar masih didominasi oleh penerimaan pembagian deviden dari BJB, sementara BUMD yang lainnya belum memberikan kontribusi yang signifikan sesuai harapan.
Atas pandangan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 ini rencananya akan di jawab oleh gubernur Pada rapat paripurna 14 Juli mendatang @hermanto
