Bandung BEDAnews.
Adanya penyaluran bantuan Kobong (asrama untuk santri di madarasah) seebasar Rp 100 juta perkobong, yang tidak tepat sasaran mendapat perhatian anggota DPRD Jawa Barat dan meminta pemprov jabar untuk lebih memperketat persyaratan bagi pesantren yang mengajukan bantuan pembangunan kobong untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan program tersebut.
Ani Rukmini anggota Komisi E DPRD Jawa Barat meminta pemprov Jabar untuk meningkatan pengawasan dalam penyaluran bantuan pembangunan kobong penting agar penyaluran anggaran negara itu tepat sasaran, dari program bantuan yang merupakan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan pesantren di Jabar.
Hal ini Dikatakan Ani Rukmini, Jumat (4/7) di Bandung,
“Ada laporan yang menemukan beberapa kasus penyaluran bantuan pembangunan kobong tidak tepat sasaran, seperti ada kasus rumah tinggal yang direnovasi dari bantuan pembangunan kobong. Bahkan pihaknya pernah menerima laporan ada penyaluran bantuan pembangunan kobong, tetapi tidak ada bukti fisiknya.” Ungkap Ani
Karena itu ia minta Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jabar yang menangani program itu bisa menjalankannya sesuai dengan aturan dan sesuai tujuan untuk pembangunan kobong pesantren. Ia menyarankan kepada Biro Pelayanan Sosial untuk mendata secara baik penerima bantuan kobong dan mendata penggunaan anggarannya.
