Bandung BEDAnews.
Pemerintahan provinsi Jawa Barat untuk ketiga kalinya pada tahun 2014 ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2013, yang disampaikan langsung oleh anggota V BPK RI DR. Agung Firman Sampurna pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat yang berlangsung di DPRD Jabar Jl, Diponegoro 27 Bandung Senin (17/6)
Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara, didampingi para wakil; Ketua DPRD Jabar Rudi harsa Tanaya, UU Rukmana, Nur Supriyanto dan Komaruddin Taher, Gubernur Ahmad Heryawan, Sekda Jabar Wawan Ridwan, serta jajaran muspida dan pimpinan OPD san SKPD pemeprov Jabar lainnya.
Agung Firman dalam sambutannya menyatakan, meskipun opini yang diperoleh pemprov Jabar adalah WTP, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan terkait, dengan system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan tersebut melip[[uti,m penanta uswahaan dan pengelolaan persediaan yang belum tertib, prosese penghapusanb asset gedung pada RSUD Al Ikhsan yang tidak sesuai prosedur, dan mekanisme penganggaran , pelaksanaan, penanusahaan dan pelaporan, pertanggung jawaban dan monitoring dan evaluasi belanja hibah tidak sesuai ketentuan.
Sementara hal lainnya adalah penganggaran belanja hibah, belanja pegawai, Belanja Modal dan belanja barang masih ada yang tidak tepat dan persoalan Pajak Kendaraan bermotor, serta BBN KB masih belum optimal.
Pada Akhiernya Agung berharap hasil pemeriksaan BPK ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki peretanggungjawaban pelaksanaan APBD.@hermanto
