Ciamis.BEDAnews.com –
Munculnya permasalah parsial tentang pendirian Tower – tower BTS di Ciamis adalah akibat Peraturan Daerah (Perda) tidak digubris hingga Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BPPT) lah yg seolah hanya berkepentingan dengan pelayanan pembangunan tower BTS, Hal itu disampaikan Ketua Balegda DPRD Ciamis, Totong Karyo kepada BEDAnews.com menanggapi seolah tidak pernah henti pemberitaan permasalahan pembangunan tower, di Gedung DPRD Ciamis pasca Paripurna DPRD Ciamis, tentang penetapan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Ciamis tahun anggaran2013, Jumat (13/6/2014).
Totong Karyo beranggapan permasalahan parsial (syarat perizinan,dugaan rekayasa, pemalsuan) / prosedur yang diarahkan ke BPPT harusnya sudah terselesaikan, masalah sosial masyarakat yg lain belum terselasaikan secara menyeluruh, menurutnya penyelesaian / sosialisasi harus dilakukan bersama, Harus ada gerak bersama menghandle segment-segment yg lebih besar sesuai tupoksinya ujarnya.
Dia melanjutkan, diantara segment terkait adah Satpol PP, Dishubkominfo, Tata Ruang,dan Dinas, Instansi lainnya.
Menurutnya berdasar persetujuan DPRD Ciamis, Pemerintah Daerah (Pemda) Ciamis memiliki 2 Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Penyelenggaraan Pembangunan Tower yg memberikan keriteria, konstruksi, & syarat perizinan, dan Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi No 23 thn 2013 dengan harapan berdirinya tower-tower telekomunikasi di Ciamis sudah memenuhi syarat Tata Ruang, perlindungan Masyarakat, dan Investasi yg kondusif. 2 Perda tersebut menjawab permasalahan aspek sosial, investasi, penyelenggaraann, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengusaha lanjutnya.
Permasalahan muncul seolah tidak ada kepastian dan perlindungan hukum,itulah aspek pelayanan yang harus dilakukan Pemda, menurutnya tingkat impelementasi kedua Perda itu lemah dan tidak digubris, bukan kemasalah perosedur perizinan tetapi kemasalah lebih dalam tentang kenyamanan, keamanan masyarakat, hingga tidak menjamin keamanan, biaya terlalu tinggi, masyarakat tidak diberikan pemahaman.
Ada indikasi hal ini dijadikan objek oleh kelompok tertentu, soal petir sudah jadi syarat wajib kelengkapan, dampak radiasi gelombang menurut pakarnya yang sebetulnya kecil tidak berbahaya, sebetutnya lebih berbahaya penggunaan lama dan dekatnya telpon seluler oleh pengguna, Perda menjawab itu, dengan 2 perda itu Pemda bisa menjamin kondusitifitas masyarakat, iklim investasi pengelolaan tower / pelayanan investasi telekomunikasi, masyarakat membutuhkan bisa terlayani. Pemda melakukan pemetaan dalam rangka pengendalian dan pemberdayaan aset daerah, Kalau di siteplain tower-tower itu ditempatkan (zonasi) di aset-aset daerah akan lebih menguntungkan bagi Pemda itu sendiri, pun pihak sewasta Pungkas Totong Karyo. (abraham)
