BANDUNG, BEDAnews
Komisi C DPRD Jabar yang mewakili DPRD Jabar pada kegiatan Focus Group Discussion PBBKB antara PT. Pertamina antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pemprov Jabar, DKI dan Banten mempertanyakan berapa banyak kuota BBM untuk masing-masing provinsi dan penggunaan yang sesungguhnya dari kuota tersebut.
kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina tersebut, bermaterikan tentang kebijakan pemerintah terkait kuota BBM bersubsidi yang juga merupakan salah satu kepentingan pemerintah daerah, penjelasan data keuangan terkait PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) di wilayah kerja MOR III, serta penjelasan tentang BBM non subsidi, ketersediaan SPBU dan potensi peningkatan konsumsi BBM non-subsidi ini, dilaksanakan di Tangerang, Senin (2/6) 2014.
Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketua Komisi C Diah Nurwitasari mengajukan berbagai pertanyaan terkait keluhan Dispenda kepada Komisi C mengenai sulitnya mendapatkan data penjualan BBM yang riil di Jawa Barat, yang mengakibatkan Dispenda kesulitan untuk menghitung berapa besar jumlah pajak dengan tepat dan itu menjadi salah satu potensi kerugian yang menjadi catatan BPK.
Diah pada kesempatan tersebut mengungkapkan "Bagaimana kami bisa menghitung jumlah pajak dengan benar, kalau untuk mendapat data berapa penjualan BBM saja kami kesulitan," ungkap Diah.
Menjawab hal tersebut, Ibrahim Hasyim Anggota Komite BPH Migas menjelaskan bahwa masalah kuota sebenarnya sudah langsung disampaikan ke Kab/Kota, tugas BPH Migas sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
Sementara itu, terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menjadi perhatian Komisi C, dijelaskan oleh Widyantoro Laksmono Putro bahwa PBBKB mengacu pada UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang telah diubah oleh UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir oleh UU No. 28 Tahun 2009.
Dalam pemaparannya disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak BBKB adalah nilai jual BBKB dan nilai jual bahan bakar adalah harga jual BBKB sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai. Besarnya tarif PBBKB ditetapkan untuk PSO sebesar 5% sesuai Permen ESDM No 8 Tahun 2013. (Hermanto)
