Bandung, BEDAnews,-
Kepala daerah yang menjadi tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden diminta tetap bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Baiknya para kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota, untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri. Hal ini juga berlaku bagi para kepala daerah yang berasal dari partai berlambang banteng tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin, bila kepala daerah yang menjadi menjadi tim kemenangan capres/cawapres harus cuti atau mengundurkan diri artinya tindakan itu melawan UU. Selain itu kepala daerah juga diminta jangan mengeluarkan dana atau bantuan untuk kepala desa. “Saya mendengar akan digelontorkan dana untuk kepala desa. Padahal itu dilarang KPK,” kata Tubagus di Kantor DPD PDI-P Jabar, Minggu (1/6/2014).
Tubagus meradang karena beberapa waktu lalu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sempat mengeluarkan pernyataan 21 kepala daerah di Jabar akan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurutnya, hal itu boleh-boleh saja selama mengikuti peraturan. “Jangan mentang-mentang kepala daerah kemudian menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang,” ucapnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jabar Selly Andriani Gantina mengatakan telah mendengar akan ada program yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Juga bantuan sosial dan hibah maupun program di Satuan Kerja Perangkat Daerah. “Sebaiknya kepala daerah tidak menggunakan hak yang melekat padanya, tidak menggunakan anggaran atau APBD untuk memenangkan pasangan tertentu,” ujar Selly. Selly menegaskan, PDIP akan terus mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tiap kabupaten/kota di Jabar. “Kami juga mendengar para perangkat daerah telah dipanggil untuk menyelesaikan program mereka di wilayahnya masing-masing,” pungkas Selly. (Lanie)
