Bandung.BEDAnews.
Rancangan peraturan daerah perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Al-Ihsan, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Baleendah Kabupaten Bandung.
Hal ini dikatakan Anggota DPRD jabar dari fraksi PPP Jabar. Drs. H . Yusuf Puadz. “perubahan perda nomor 23 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah yang disampaikan Pemprov Jabar pada program legislasi daerah tahun 2014 ini, merupakan langkah yang tepat untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Kami (fraksi PPP) mendukung raperda ini”. ungkapnya
Rancangan atas perubahan Perda tersebut berkaitan dengan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 lalu.
“Dengan program JKN, Pemprov Jabar dituntut memiliki komitmen serta pengembangan dan penjaminan mutu layanan kesehatan sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu wujudnya adalah peningkatan kualitas di RSUD Al Ihsan, salah satu rumah sakit rujukan milik Pemprov Jabar,” kata Ketua Komisi A DPRD Jabar,
RSUD Al Ihsan harus meningkatkan mutu kinerja agar menjadi rumah sakit pendidikan utama di Jabar. Untuk itu kinerja rumah sakit ini harus ditingkatkan dari berbagai aspek seperti manajemen rumah sakit, institusi pendidikan (fakultas kedokteran), tenaga pendidik (dosen), serta sarana kesehatan lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar Dady Rohanady mengatakan, Fraksi Gerindra mendukung perubahan Perda 23 tahun 2008, dengan harapan agar peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan program pendidikan pprofesi dokter.
Perubahan RSUD Al-Ihsan menjadi RS Pendidikan itu akan memberikan kontribusi besar bagi pendidikan kedokteran, khususnya di Jabar. Sehingga kedepan Jabar tidak akan lagi kekurangan dokter.
Dady juga mengatakan, dengan adanya perubahan status RSUD Aal-Ihsan, maka konsekwensi logisnya terjadi perubahan, seperti penambahan Wakil Direktur SDM dan Pendidikan serta beberapa Jabatan lain.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Sukmana menilai, peningkatan pelayanan kesehatan harus diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. “Peningkatan itu akan berjalan jika didukung oleh aparatur yang netral, berkompeten, kapabel, dan tanggung jawab,” paparnya.
Sukmana juga mengatakan, dengan adanya perubahan tata kelola RS Al-Ihsan tentunya harus memperhatikan semangat reformasi birokrasi, dimana ramping struktur dan kaya fungsi. Saat ini yang menjadi tuntutan pelayanan publik yang efektif dengan SDM yang berkualitas. “Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima yang didambakan masyaarakat,” tegasnya.@hermanto
