Bandung, BEDAnews-
Rawan disalahgunakan, Pemprov Jabar perketat persyaratan penerima dana bantuan desa. Kepala BPPMD Jabar, Dede Rusdia menyebutkan, Untuk bantuan dana desa yang siap direalisasikan diantaranya : bantuan infrastruktur desa dan dana bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Beberapa pesyaratan yang harus dipenuhi penerima yaitu seluruh desa di Jabar sebanyak 5.321 desa diharapkan agar dalam tataran pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan banyak masalah.
“Penetapan pesyaratan tersebut merupakan bukti bahwa Pemprov. Jabar mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam penyaluran dana infrastruktur pedesaan,” katanya, Senin (19/5)
Dia menyebutkan, pesyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam rangka penyaluran dana infrastruktur desa sebagaimana diatur dalam RJPMD Pemprov Jabar , diantaranya desa harus mempunyai rencana kerja seperti APBD Desa dan rencana desa untuk 6 tahun ke depan sehingga dengan pesyaratan tersebut payung hukum dana infrastruktur desa akan jelas “Bantuan infrastruktur desa untuk 5321 desa, diharapkan penyelesaiannya tak melebihi waktu penetapan perubahan APBD tahun 2014,” ucapnya
Selanjutnya, Untuk dana rutilahu yang bersumber dari APBD dialokasikan sebanyak 12.000 unit dengan besaran dana sebesar Rp. 10 juta per unit.Pengguliran dana rutilahu , lebih ketat karena ada acuan salah satu syarat yang harus dipenuhi diantaranya ada foto rumah yang harus direhabilitasi ditunjang data potret kemiskinan dari masyarakat calon penerima bantuan.(jbp).
