PDIP Gugat KPU Ciamis ke MK
Ciamis.BEDAnews –
Komisioner KPU Ciamis, Didi Heryadi memohon bantuan dan kerjasama para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg 2014, atas gugatan dari DPP PDIP kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuduhan telah terjadi pengurangan angka (suara) bagi PDIP, dan penambahan angka kepada PKPI, hal tersebut di ketahui BEDAnews.com usai Rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) Pilpres & Wapres thn 2014 oleh KPU Kab. Ciamis, sabtu (17/5/2014) di Hotel Budi Family Ciamis.
Didi kepada PPK dari 26 kecamatan menjelaskan sebetulnya KPU Ciamis harus berangkat ke MK (Jakarta) Senin (19/5/2014), namun karena belum siapnya alat bukti, surat pernyataan, dan para saksi dari TPS / KPPS dari 11 kecamatan yg diduga & dituduhkan ada perbedaan antara jumlah angka suara formulir C1 dengan hasil pleno penetapan perolehan suara tingkat Kab oleh PDIP, menurutnya apa yg terjadi dilapangan yg lebih tahu adalah yg ada di tempat pemungutan suara, makanya KPU Ciamis memerlukan surat pernyataan dan kesaksian orang dari TPS / KPPS, serta menganggapnya kekuatan KPU ada di TPS & KPPS dan akan mengadirkan saksi dari KPPS ke MK, Kami memohon bantuan PPK untuk menyiapkan surat pernyataan & daftar saksi diterima KPU paling lambat jam 18.00 hari senin tandasnya.
Ketua KPU Ciamis, Kirim Tarkim secara singkat mengatakan kepada BEDAnews.com, Kita harus mempersiapkan untuk berangkat ke MK atas gugatan DPP PDIP yang diduga dan dituduhkan terjadi pengurangan suara PDIP, penambahan suara PKPI kata Kirim
Dia menambahkan KPU menjadi posisi yg dinilai, PDIP ada persoalan penambahan dan pengurangan angka, KPU Ciamis harus membuktikan kebenarannya di MK, Kami sudah menjalankan sesuai prosedur yg benar,hasil kroscek sementara tidak ada persoalan antara C1 dengan Hasil Pleno, dan kami harus membela kebenaran dengan menjalani proses. Ujar Kikim.
Sementara itu pengurus PPK PKPI Kab. Ciamis, Mumu melalui telfon seluler mengaku baru mengetahui persoalan setelah di telfon wartawan, karena tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi DPSHP Pilpres & wapres 2014, dirinya menganggap gugatan bukan dari KAB. Ciamis namun menduga dari Kuningan atau Banjar bisa saja dari kabupaten yang itu karena Ciamis bagian dari dapil X Jabar dan XI RI, sejauh ini belum ada komunikasi dengan kepengurusan kabupaten tersebut pun pihak penggugat. Ujar Mumu via phone sell. (abraham)
