Bandung.BEDAnews
Terhitung sejak kegiatan pemilihan umum legislative dari awal massa kampanye hingga pasca pencoblosan dan penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung, aktivitas dan agenda seluruh komisi-komisi di DPRD Jawa Barat tertunda, karena kegiatan hampir seluruh anggotanya yang mayoritas kemabali maju sebagai caleg focus pada kegiatan pileg 9 April 2014 pengamanan suara yang mereka peroleh.
Terkait dengan akan segera berakhirnya proses tersebut Komisi D DPRD Jabar akan mulai kembali mengagendakan aktivitas komisi yang menangani makasalah pembangunan ini.
“Selama massa kampanye dan pasca pencoblosan Pileg 2014, beberapa agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat Komisi D, dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Seluruh anggota Komisi D DPRD Jabar pada bulan Maret dan April 2014 sibuk kampanye terutama yang mencaleg kembali. Sehingga, aktifitas kedinasan dewan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal.”
Demikian dikatakan Ineu Purwadewisundari,S. Sos, Sekretaris komisi D DPRD Kepada BEDAnews saat ditemui di ruang fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Jl. Diponegoro 27 Bandung.Senin (21/4).
Diungkapkan anggota DPRD yang mampu meraih suara signifikan terbesar di daerah pemilihan Subang Sumedang Majalengka dan diyakini kembali menjadi anggota DPRD jabar periode 2014-2019 ini, “Rabu lusa (23/4) akan ada rapat Banmus dan dilanjutkan rapat Komisi. diantaranya membahas penjadwalan agenda. Sedangkan rapat Komisi D akan membahas jadwal monitoring pelaksanaan APBD Jabar 2014 yang ada di mitra kerja Komisi D. Komisi D akan meninjau perkembangan Bandara Internasional Jabar (BIJ) di Kertajati- Kab Majalengka bersama Dinas Perhubungan Jabar termasuk juga rencana pembangunan terminal di kawasan BIJ Kertajati.
Selain itu, Komisi D juga akan meninjau wilayah Jabar Selatan. Untuk ke wilayah Jabar Selatan, kita akan bersama-sama dengan Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas PSDA, dan Dinas Kimrum.
Di wilayah Jabar Selatan ada beberapa kegiatan OPD yang didanai dari APBD Jabar 2014. Seperti, Dinas Bina Marga, kita akan lihat jalur dan kondisi kemantapan jalan di sepanjang Jabar Selatan mulai dari Pelabuhan Ratu (Kab Sukabumi ) sampai Pangandaran (Kab. Pangandaran).
Dengan Dinas ESDM kita akan lihat pelaksaan program Listrik Masuk Desa ( Lisdes); dengan Dinas PSDA kita akan lihat jaringan irigasi yang rusak akibat tanah longsor di Garut Selatan dan Tasik Selatan; Sedangkan dengan dinas Kimrum kita akan lihat bantuan provinsi untuk air bersih dan jalan pedesaan. tutur Ineu.
Lebih lanjut dikatakan, pasca banjir beberapa waktu lalu di beberapa wilayah Pantura Jabar, tentunya cukup banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Komisi D akan meminta OPD terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas PSD untuk dapat memberikan data kerusakan infrastruktur ( Jalan dan Irigasi). Dari data tersebut, tentunya dapat dibuatkan skala prioritas penanganan.
Skala prioritas penanganan sangat perlu, hal ii mengingat anggaran APBD Jabar terbatas. Jadi yang mana dapat ditangani segera atau masuk dalam daftar usulan perubahan Tambahan APBD 2014 dan yang mana anggaran murni APBD 2015. Atau bahkan bila perlu kita ajukan usulan ke pusat melalui anggaran APBN, pungkasnya@hermanto.
