Cimahi, BEDAnews-
Pembangunan Hukum Daerah merupakan bagian dari system Pembangunan daerah, berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. “memasuki ahun sidang 2014, sejak 1 Oktober2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, badan Legislasi telah melaksanakan pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah untuk masuk dalam Program Legislasi daerah Tahun Sidang 2014. untuk tahun sidang 2014 ini, sesuai dengan hasil kajian , Badan Legislasi merekomendasikan 22 Rancangan Peraturan Daerah , ” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi, H. Edi Kanedi, SE, Selasa (25/2).
Dia menyebutkan, Usulan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sebanyak 7 (tujuh) buah dan dari Eksekutif sebanyak 15 (lima belas ) buah. Dari jumlah tersebut 5 (lima) buah Peraturan Daerah merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang lama, yakni Perubahan ketiga terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bangunan Gedung, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah, Rancangan Rencana Induk Pariwisata Daerah, Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2004 tentang Jasa Konstruksi, Yang Semua ini menjadi Prioritas Utama di Tahun 2014
Menurut Edi, jumlah ini memang dirasa cukup banyak, tetapi mengingat urgensinya untuk keberlangsungan regulasi di Kota Cimahi, kami mengusulkan Jumlah tersebut untuk ditetapkan dalam Prolegda Tahun ini. Guna perencanaan pembahasan yang Optimal, kami membagi Penyusunan Peraturan Daerah tersebut kedalam 4 (empat) Triwulan, yakni untuk Triwulan I sebanyak 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah, Triwulan II sebanyak 6 (enam) buah rancangan Peraturan Daerah, Triwulan III sebanyak 6 (enam) buah, dan Triwulan IV sebanyak 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah.
Disamping itu, kata Edi, sebagaimana tugas yang melekat pada Badan Legislasi, juga dilakukan Review atau evaluasi terhadap sekitar 5 (lima) Peraturan Daerah Tahun 2012, Bersama dengan SKPD dan Komisi-Komisi. Dalam pengkajian ini dapat disimpulkan Peraturan Daerah tersebut harus segera disesuaikan, baik disebabkan karena Landasan Normatif yang belum mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang baru maupun karena subtansi yang perlu ditinjau ulang. Hal ini kami maksudkan dengan tujuan agar Peraturan Daerah tersebut betul-betul dapat Implementatif, baik bagi Eksekutif dalam menjalankan Tupoksi maupun bagi Masyarakat.
Selain itu, jelas Edi, review juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian dan ketidak jelasan hukum. Terkait dengan hal Tersebut diatas, kami bersama Komisi-Komisi dan SKPD terkait telah menyepakati agar perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait..”Badan Legislasi mempunyai Program Kegiatan setelah seluruh Peraturan Daerah terbentuk, untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui media Elektronik (siaran radio) atau melalui Internet atau melakukan Temu wicara langsung dengan masyarakat, “ tandasnya. (bun)
