Ciamis.BEDAnews
Diskusi Publik Undang-undang (UU) No 6 th 2014 dengan tema "Membangun Desa Bermartabat" di Gedung Dakwah Sadananya, yang diselenggarakan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (PRBM) dengan didanai APBD dihadiri unsur Muspida plus (Ciamis, Pagandaran ), Ketua DPRD Ciamis, 26 camat, 206 kades se-Ciamis,dan LSM dengan menghadirkan 3 narasumber dari Komisi 2 DPR-RI, tidak menarik minat peserta, sehingga apa yang diatur dalam UU tesebut tidak terbedah dan membuat para kepala desa tak paham
Tidak seprti yang dikatakan Ketua PRBM,Nanang Mulyana "Tujuan diskusi publik ada pemahaman sama pemangku kepentingan di desa, supaya fihak desa bukan jadi ujung tombok tetapi jadi ujug tombak pembangunan" katanya melanjutkan, harapan jadi bentuk nyata adanya kewajiban pemerintah pusat transfer kepada desa 10 % dari dana APBN dengang pengalokasian oleh fihak desa 30% untuk oprasional aparatur desa, 70% untuk infrastruktur.
Peserta diskusi cenderung menyimak nara sumber (Agun Gunandjar Sudarsa, Budiman Sudjatmiko, dan Numan A Hakim) dan tidak terjadi banyak interaktif, yang membeberkan bagaimana Menuju Indonesia Sejahtera dari pemilu menghasilkan regulasi (UU Kemntrian Negara, Pemda / Desa, UU ASN), hingga menciptakan pemerintahan efektif untuk menciptakan kesjahtraan dan keadilan, isu-isu strategis sebaagai referensi penyusunan UU No 6 tahun 2014.
Sementara itu Kades Cisadap Ciamis, H Mamat Muslih kepada BEDAnews.con via ponsel megaggapnya sebagai arena silaturahmi dan mensinyalir ada kepetigan dari nara sumber berkenaan tahun politik, dirinya sangat menyambut antusias terhadap UU tersebut "Silaturahmi itu penting, diskusi tidak seru hanya menyimak nara sumber hingga sebagai kepala desa tidak memahami banyak aturan dari UU No 6 tahun 2014,dan harus ditindak lanjuti dengan Perda, sosialisasi, dan bimtek" kata H Mamat (abraham)
