Bandung, BEDAnews
Pemerintah Kota Bandung dan PT Askes melakukan penandatanganan, kesepakatan bersama mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran daerah.
Penandatanganan dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT Askes Bandung Regional V Gatot Subroto, pada acara sosialisasi implementasi pelayanan kesehatan menyongsong JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kota Bandung, di Hotel Horison, Rabu (4/12).
Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Rumah Sakit Negeri dan Swasta dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung. Secara simbolis penandatangan dilakukan oleh RS Hasan Sadikin, RSKIA dan RS Al Islam.
“Substansi dari kesepakatan tersebut, supaya tidak ada lagi penolakan bagi warga Kota Bandung yang tidak mampu untuk dilayani di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Bandung,” ungkap Walikota Bandung Ridwan Kamil usai penandatanganan.
Walikota juga menegaskan, selain subtansinya juga untuk bisa bekerjasama menyukseskan program ini, jangan mendahulukan kartu-kartu asuransi lain. “Untuk itu saya menghimbau secara moril,” ujarnya.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka lanjut Kamil, sekitar 750 ribu warga Kota Bandung, akan dijamin kesehatannya. Dana untuk pelayanan kesehatan tersebut, berasal dari APBD dan APBN.
“Nanti didahulukan kaum dhuafa yang mendapatkan pelayanan kesehatan, karena biasanya mereka kesulitan memenuhi aspek pelayanan kesehatannya, dibandingkan dengan yang menengah atas yang mempunyai pilihan lebih variatif dengan kemampuan daya belinya,” jelasnya.
Walikota juga mengatakan bahwa, dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemkot Bandung dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, diharapkan tidak akan ada rumah sakit lagi yang menolak pasien.
“Sehingga tidak ada lagi orang miskin yang di nomor sekiankan, karena sudah jelas komitmen antara pemkot dengan rumah sakit tersebut,” jelasnya.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara, sistem yang sekarang lebih rapih sistemnya dan memberikan jamninan kepada masyarakat miskin.
“Dulu juga masyarakat miskin dilayani, tetapi dengan diberlakukannya undang-undang sistem jaminan kesehatan nasional dan BPJS, maka hal tersebut masuk ke dalam sistem nasional,” pungkasnya. (BD)
