Bandung, BEDAnews
Panitia khusus DPRD Jabar yang menangani perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan provinsi Jawa Barat, dalam pembahasannya dengan Pemprov Jabar akan merubah sistem penanganan bantuan keuangan setda (Sekretariat Daerah) pemprov Jabar, guna memangkas prosedur berbelit-belit dan makan waktu dalam pengurusan aspirasi bantuan keuangan.
Anggota Komisi A dan anggota pansus SOTK DPRD Jabar H. Deden Darmansyah menyatakan, Pansus SOTK dan Eksekutif sudah sependapat dan setuju dalam sidang paripurna, bahkan penerapannya akan mulai pada Januari TA 2014, ujar anggota FPDIP ini saat ditemui disela-sela pembahsan Pansus SOTK, di Bandung (28/11) lalu.
Dijelaskannya, selama ini aspirasi masyarakat yang masuk ke Dinas, Badan dan Biro harus terlebih dahulu masuk ke TU Setda, setelah itu diteruskan ke Biro Keuangan, dari Biro Keuangan kembali lagi ke TU Setda, baru kembali ke Dinas, Badan dan dan Biro. Namun mulai Januari mendatang akan dirubah, dari Dinas, Badan dan Biro masuk ke Bagian TU Biro HPU yang khusus menangani pencairan keuangan Setda, diteruskan ke Biro Keuangan dan langsung kembali Dinas, Badan dan Biro.
Dengan demikian, Biro HPU nanti akan ditambah Bagian TU Keuangan khusus Setda yang selama ini adanya di Biro keuangan. Sedangkan di Biro Keuangan nanti akan digantikan menjadi Bagian Penanganan Pendapatan Daerah yang selama ini adanya di Biro Otda. Sehingga kedepan Bagian yang menangani SPP, SPMA,SP2D tidak lagi melalui Biro Keuangan tapi cukup ke Keuangan, tidak lagi melalui TU Keuangan. “Walaupun belum 100 % disetujui, namun usulan perubahan ini pada prinsipnya Dewan akan menyutujui pola demikian,” ujar Deden.
Selain itu, dalam pembahasan SOTK juga dibahas merger antara Biro Bina Produksi dan Biro Perekonomian menjadi Biro Perekonomian, tapi saya meminta kepada eksekutif agar BUMD ada yang mengurus, karena selama ini masih banyak BUMD yang merugi sehingga tidak memberikan sumbangan bagi PAD kecuali BUMD PT BJB saja.
Selama ini BUMD hanya ditangani oleh Kasubag Adrek (Administrasi perekonomian). Kedepan akan ada Biro baru yang menangani khusus BUMD namanya Biro Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Dengan adanya perubahan SOTK ini, tentunya kita harapan tidak ada lagi BUMD yang merugi yang menjadi beban APBD. Tapi sebaliknya menjadi penghasil PAD sehingga APBD meningkat, rakyat sejahtera, harapnya. (hermanto)
