Ciamis, BEDAnews
Polemik Islamic centre (IC), berkaitan dengan pilosofis dan aturan, maka segera setelah masa reses berakhir, DPRD Ciamis akan mengadakan rapat kerja dengan komisi IV, pemda, dan pengelola IC, dan bila perlu akan dibentuk panitia khusus / pansus polemic IC, demikain disampaikan Ketua DPRD Ciamis, H Roni didampingi anggota komisi II, Dedi Rusnandi ketika beraudience dengan para Mubaligh dari Forum Mubaligh Ciamis (FORMUCI) di Ruang Badan Legislasi DPRD, Senin (18/11/2013).
Ketua FORMUCI, Dede Surachman menyampaikan permasalahan IC, yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati yang mewajibkan PNS infak kepada Yayasan YPKIC (yayasan pengelola) yang dianggap telah merugikan bayak kepentingan, keabsahan kepemilikan Gedung IC, sebagai gedung dakwah dan asrama haji / bimbingan haji / manasik haji fungsi gedung telah terjadi penodaan dan alih fungsi, digunakan pula sebagai gedung sewaan resepsi pernikahan dengan aneka hiburan yang tidak islami, pengelolaan yang tidak transparan, dan sesuai dengan keharusan, YPKIC sebagai pengelola telah mencari keuntungan dengan menarik biaya sewa Rp. 6 juta sampai Rp. 8,5 juta perhari.
Dengan polemik tersebut, FORMUCI menuntut diadakan uji materil terhadap SK Bupati perubahan kepemilikan gedung, diadakan audit keuangan, dihapuskan tarif sewa gedung, dan karena Gedung IC berada di atas tanah bengkok Desa Kertasari maka status tanah minta dikembalikan kepada desa bersangkutan.
Seperti dikatakan Ketua FORMUCI kepada BEDAnews.com setelah beraudien “Perlu kearifan dengan polemik IC ini, kepemilikan, SK Bupati yang bisa menimbulkan polemic, fungsi yang diduga banyak penyimpangan, dan lainnya, maka harus ada pelurusan hingga tidak ada lagi masyarakat yang mempersoalkan,” kata Dede Surachman. (abraham)
