Bandung, BEDAnews
Komisi E DPRD Jabar mengkritisi kecilnya anggaran usulan untuk program Cegah Siaga BPBD Jawa Barat pada anggaran 2014 yang hanya sebesar Rp. 1,3 Miliar karena Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/kota memiliki tingkat kerawan Bancana Alam paling besar bila dibandingkan provinsi lain.
“Anggaran Cegah Siaga sebesar Rp. 1,3 Miliar untuk setahun, dinilai kurang rasional, bahkan anggaran tersebut tidak cukup untuk menangani satu musibah Bencana Alam di satu kabupaten/ kota”, ujar pimpinan Komisi E DPRD Jabar, H. Agus Welliyanto kepada wartawan usai raker dengan BPBD Jabar diruang Komisi E, Senin (18/11).
Kita semua tidak mengharapkan bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi bencana. Tapi musibah bencana itu, tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya. Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana tentunya diperlukan sosialiasasi dan pelatihan bagi masyarakat, katanya.
Hal ini agar bila terjadi musibah bencana, masyarakat sudah siap menghadapinya, dan tidak panik, tahu menyelamatkan diri dan dapat menimalisir terjadinya jatuh korban manusia.
Komisi E meminta agar pihak BPBD Jabar memperbaiki usulan anggaran Cegah Siaga. Bila perlu anggarkan saja sebesar Rp.1 miliar per Kabupaten/Kota sehingga totalnya ada sebesar Rp. 27 miliar.
Dari total anggaran tersebut, tentunya tidak akan semua terpakai, syukur-syukur selama tahun 2014 tidak terjadi bencana. Kan bila tidak terpakai dana tersebut masih tetap di Kas daerah, dan bisa menjadi SILPA, untuk tahun berikutnya, ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Jabar Heryadi S mengatakan, pihaknya siap memperbaiki usulan anggaran program Cegah Siaga sebagaimana yang disarankan oleh Komisi E Jabar.
Dikatakannya, kenapa anggaran Cegah Siaga hanya diusulkan sebesar Rp. 1,3 M untuk satu tahun anggaran 2014, karena pihaknya menyadari keterbatasan anggaran APBD dan banyak program prioritas yang membutuhkan dana cukup besar. Namun, kami siap memperbaiki usulan anggaran Cegah Siaga sesuai saran dan permintaan anggota Dewan, ujarnya.
Heryadi menyadari, bahwa ada beberapa kabupaten/kota di Jabar tergolong tingkat kerawan bencana alam berada di wilayah merah. Untuk itu, tentunya kita harus memberikan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi berbagai elemen masyarakat yang berada di wilayah merah tersebut. Agar bila terjadi bencana, masyarakat tidak panic, tahu akan menyelamatkan diri dan mampu menekan terjadinya korban jiwa.
Heryadi mengakui bahwa sampai saat ini dari 27 Kab/kota se Jabar baru ada 16 Kab/kota yang sudah ada BPBDnya, jadi masih ada 11 kab/kota lagi yang belum ada, Namun dari 16 kab/kota tersebut, tidak semua dalam bentuk OPD BPBD, tapi masih disatukan dengan OPD lain, bahkan masih ada bersifat Satuan Pelaksana (Satlak). Untuk itu, dalam rapat kerja antar Sekda se Indonesia di Bandung yang lalu, kita (BPBD Jabar-red) sudah meminta kepada para Sekda Kab/kota se Jabar untuk duduk bersama membahas khusus tentang pentingnya BPBD.
Terus terang saja Pemprov Jabar c.q BPBD Jabar, akan kesulitan dalam memberikan dukungan/ bantuan baik berupa barang maupun dana, bila di daerah yang terkana bencana tersebut, belum ada BPBD nya. Karena kalau bantuan dana diserahkan kepada Pemkab/pemkot untuk tanggap darurat mapun pasca bencana, tentunya harus masuk ke kas daerah dulu. Dibahas lagi dengan dewan, baru dianggarkan. Sementara, masyarakat korban bencana, harus segara dibantu. Tapi kalau ada BPBD tentunya bias langsung disalurkan, punkasnya. (hermanto)
