Bandung, BEDAnews
Tindak lanjut hasil kajian Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung tahun 2012, yang menunjukkan wilayah Tasikmalaya Selatan yang terdiri dari 10 Kecamatan dinyatakan “LAYAK” menjadi daerah otonomi baru (DOB), mendapat dukungan anggota DPRD Jabar dari derah pemilihan kab/kota. Tasikmalaya Kab. Garut.
“Kalau memang hasil kajian Unpad menyatakan layak, kami selaku anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kab/kota Tasikmalaya dan Kab Garut, tentunya sangat mendukung atas pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan (Tasela). Asalkan, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejehtaraan masyarakat Tasikmalaya Selatan,” ujar Rina Marlina, kepada Bedanews.com ketika dimintai tanggapan atas wacana pembentukan kab. Tasikmalaya Selatan di ruang kerja Komisi B DPRD Jabar, Kamis (7/11/2013) lalu.
Diungkapkan anggota Fraksi Demokrat yang maju kembali sebagai Caleg dari dapil Tasikmalaya- Garut ini, ada sebagian masyarakat Tasela merasa pembangunan di wilayahnya cukup lambat berkembang bila dibandingkan dengan daerah kabupaten Tasikmalaya lainnya. Padahal potensi wilayah cukup memadai, baik dari sektor pertanian, perkebunan, periwisata, perikanan, dan pertambangan.
Kalau sudah menjadi kabupaten mandiri, tentunya dapat berupaya menggali potensi daerah yang lebih optimal dan maksimal demi kemajuan daerah dan masyarakatnya, ujarnya.
Seiring dengan Rina, Seketaris Komisi A DPRD Jabar H. Sugiyanto Nangolah, mengatakan, Komisi A yang membidangi Pemerintahan, tentunya sangat mendukung berdirinya Kab. Tasikmalaya Selatan, selama mengikuti tahapan prosedur dan persyaratan Administrasi terpenuhi. Sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan sesuai PP No 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan daerah otonomi Baru (DOB).
Ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh calon daerah baru/ pemekaran, diantaranya persyaratan Administrasi yang didalamnya harus ada keputusan DPRD Kabupaten induk dengan melampirkan keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD); harus ada keputusan Bupati; Harus ada Keputusan DPRD Provinsi dan ada keputusuan Gubernur. Selain itu, harus ada kajian Teknis dan harus ada persyaratan Fisik Kewilayahan. “DPRD Jabar siap mengkaji dan mendukung 100 persen, berdirinya DOB Tasela”, ujarnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bagian Fasilitas Urusan Pemerintah dan Pemetaan Daerah Biro Otda Setda Jabar, Sapta Yulianto mengatakan, kedatangan perwakilan pengurus Presidium Tasikmalaya Selatan baru sekedar audensi ke Pemprov dan belum membawa persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Otda dan PP No 78 tahun 2007.
Tim Presidium akan datang kembali dan sekalian membawa persyaratan bersama-sama dengan pejabat Pemkab dan DPRD Tasikmalaya untuk beraudiensi dengan Pak Gubernur atau Biro Otda Setda Jabar.
Bila semua persyaratan sudah masuk ke Pemprov, tentunya akan kita proses dan dikaji. Pemprov tidak akan menghalangi bahkan sangat mendukung dan membantu berdirinya DOB Tasela demi kesejahteraan masyarakat Tasela, ujarnya.
Ketua Presidium Tasikmalaya Selatan, Subarna menyatakan pemekaran Kab. Tasik Selatan sebagai DOB di Jabar sudah ada kajian dari Unpad tahun 2012 dan dinyatakan “LAYAK”. Juga sudah ada Keputusan DPRD Kab Tasikmalaya (April 2012). Dan Keputusan Bupati Tasikmalaya juga sudah ada (Juni 2013), ujarnya.
Lebih lanjut Subarna mengatakan, sebagaimana arahan dari Pak Sapta, memang masih ada kekurangan persyaratan yaitu persyaratan fisik kewilayahan, yaitu tentang peta dan cakupan wilayah. Tapi, kita ingin proses terus berjalan sembari kita lengkapi persyaratan.
Terkait cakupan wilayah, ada 10 kecamatan yang masuk DOB Tasela yaitu Kecamatan Cipatujah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Culamega, Bojong Asih, Karangnunggal, Bantarkalong, Cibalong dan Parung Ponteng. Sedangkan untuk calon Ibukota diusulkan di Kecamatan Karangnunggal.
Kita (Persidium Kab Tasela-red) berharap, pembahasan dan kajian di tingkat Pemprov dan DPRD Jabar dapat selesai sebelum akhir jabatan DPRD Jabar 2009-2014. Sehingga dapat diusulkan ke Kemendagri dan DPRRI agar dapat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Hal ini karena kita targetkan UU Otda pemekaran Kab Tasela dapat diketok palu oleh DPR RI paling lambat tahun 2015. (hermanto)
