Ciamis, BEDAnews
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat UU Rukmana meminta agar pemerintah provinsi Jawa Barat meningkatkan besaran anggaran dana bantuan desa yang besarannya selama ini berkisar seratus jutaan per desa bisa dinaikan dari besaran saat ini.
Hal ini diungkapkan UU Rukmana saat melakukan Hearing Dialog antara pimpinan DPRD Jabar bersama anggota DPRD Jabar dari Dapil X (Ciamis Banjar Kuningan) dengan tokoh masyarakat kabupaten Ciamis, bertempat di SDN 3 Cijulang, desa Cijulang Kec. Cihaurbeuti kabupaten Ciamis, Jumat (27/9).
Hadir dalam acara ini EA Darojat, Ijah Hartini (FPDI Perjuangan) Irwan Koesdrajat (FPD) E Kosasih (FPPP) M Sabikin, Ketua DPRD Kab. Ciamis Asep Roni, Asisten Dua Pemkab Ciamis, para Kades, serta para tokoh dan masyarakat Kab. Ciamis.
Pernyataan Uu ini, sebagai tanggapan atas aspirasi dari tokoh masyarakat Ciamis yang menilai bantuan desa hanya sebagai bantuan yang kompetitif dan tidak serentak turunnya, sehingga banyak terjadi perkeliruan yang dilakukan sebagai akibat kompetisi untuk secepatnya dapat memperoleh bantuan tersebut.
Sedangkan mengenai kegiatan hearing dan dialog sendiri dikatkan Uu, “Masyarakat desa ini punya keinginan untuk maju sesuai dengan harapan mereka, kewajiban kita sebagai anggota DPRD mendengarkan (hearing) atas apa yang diinginkan mereka, saya senang sekali karena mereka semua berkeinginan untuk maju dan yang mengagumkan bagi saya adalah pernyataan Kyai, yang menyatakan buat apa maju kalau mental bangsa kita berada dalam titik yang membahayakan dan merawankan, jadi selain kita maju pembangunan tetapi mental juga harus tetap, dan dari sejak kecil dididik untuk tidak korupsi,” tegasnya.
Calon anggota DPD ini menyatakan, ”Kita turun ke daerah ini sangat bahagia sekali, ternyata masyarakat di desa ini tidak hanya diam terpaku, tidak hanya disuap oleh kepala desa tetapi mereka punya gagasan keinginan untuk maju.”
Ketika ada adanya tanggapan yang menilai bahwa proses pembangunan selama ini tidak berkesinambungan dikatakan Uu, bahwa itu hanya berkaitan dengan masalah waktu saja.
“Saya kira kalau diruntut kepada hal yang sebenarnya itu berkesinambungan, hanya tentu saja kemampuan Pemda provinsi sendiri tidak otomatis seperti yang diperkirakan masyarakat, yang sepertinya tidak berkesinambungan, makanya pelan-pelan kita sambungkan sehingga akhirnya sampai sesuai dengan keinginan mereka tetapi dengan acuan dan tatanan yang rasional,” tuturnya. (hermanto)
