Bandung, BEDAnews
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung Kamis (26/9) di ruang Sidang Paripurna DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, secara tegas menolak permohonan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan ruislag atau tukar guling asset tanah milik Pemprov Jabar seluas 27 ribu meter2 lebih yang terletak di di Jl. Ciganitri Desa Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
Rapat paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara didampingi wakil ketua Rudy Harsa Tanaya, Uu Rukmana dan Nur Supriyanto, dan dihadiri 63 orang anggota dari 99 orang anggota DPRD Jabar ini, juga dihadiri Wagub Jabar Dedi Mizwar, Sekda Pemprov Jabar Wawan Ridwan dan beberapa pimpinan OPD terkait.
Penolakan peserta sidang dilakukan setelah sebelumnya, Irwan K Koesdradjat anggota Panitya khusus II membacakan laporan hasil kerjanya yang mengkaji ajuan pemprov Jabar untuk pelepasan asset tersebut.
Dari pembahasan yang didasarkan kepada aspek Historis, Sosiologis, Fungsi, Ekonomi, Luas Lahan, Filosofi dan Yuridis, maka disimpulkan Pansus II menolak dan tidak menyetujui perihal pelepasan Hak atas tanah aset Pemprov Jabar berdasarkan Surat Gubernur Jabar No. 593/6048/PBD tanggal 7 Desember 2012.
Pansus merekomendasikan, untuk segera melakukan pengukuran ulang terhadap asset tersebut dan mengembalikannya ke fungsi semula. Serta mengingatkan kepada Gubernur agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perubahan status hukum atas aset-aset pemprov, dengan transparansi proses, detail dalam analisa, memperhatikan Benefit of reason yang tepat.
Menanggapi penolakan atas ajuan pemprov tersebut, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizward kepada wartawan mengatakan, pihaknya dapat memahami atas penolakan seluruh anggota dewan, dan apa yang direkmendasikan pansus akan segera kita tindak lanjuti.
Pemprov Jabar juga merasa berterima kasih pada dewan dengan hasil kajian tersebut, kedepan tentunya kita akan lebih berhati-hati lagi dalam setiap pelepasan asset, agar langkah yang ditempuh tidak menjadi permalasahan hukum dan temuan dikemudian hari, ujarnya.
Sikap penolakan DPRD iini juga secara Fraksional mendapat dukungan penuh dari anggotanya, sebagaimana dikatakan Sekretaris Fraksi Hanura/PKB, Ujang Pahpulwaton kepada BEDAnews.com, pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif tidak bisa memberikan penjelasan kepada pansus yang dapat disepakati oleh pansus, untuk menjadi sebuah keputusan yang bisa diterima.
“Ini mungkin baru yang pertama kali dalam sejarahnya, paling tidak ini merupakan sebuah keputusan melalui mekanisme pembahasan yang luar biasa dan hasilnya seperti ini. Suka atau tidak suka inilah hasil dari sebuah pembahasan,” ungkap Ujang yang kembali maju dari dapil Sukabumi-Sukabumi ke DPRD Jabar ini. (hermanto)
