Cianjur. BEDAnews.com
Komisi I DPRD provinsi Jawa Barat yang berurusan dengan masalah Pemilu dan kependudukan memastikan kebenaran mencuatnya kasus KTP Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilpres dan Pileg 2019.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Syahrir mengatakan, terkait isu tersebut dirinya memastikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur.
“Dengan adanya kasus ini, kita pastikan kebenaran datanya,” ujar Syahrir di Disdukcapil Kab. Cianjur, Jl. Raya Bandung No.KM 4.5, Bojong, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jumat (1 /3/2019).
Dikatakannya, dari informasi yang diterima dari pihak Disdukcapil terjadi ke salahan input data oleh petugas KPU.
”Salah input NIK, yang seharusnya dimasukkan milik WNA malah jadi NIK warga kita yang didata. Padahal, dari segi registrasi juga berbeda,” katanya.
Mengenai pelayanan disdukcapil sendiri Syahrir, menilai. Pelayanan Disdukcapil sudah cukuo baik. Hanya saja dalam infrastruktur perlu perbaikan yang menyeluruh. Karena itu, dirinya mendorong Pemkab Cianjur untuk memperhatikan kondisi infrastruktur Disdukcapil Kab.Cianjur.
“Melihat pelayanan sudah cukup memuaskan, soal antrian memang butuh proses dalam pengurusan administrasi kependudukan. Anggota dewan dapil ini pun harus turut berkontribusi,” ujar politisi gerindra ini mengakhiri.@hermantz.
